Istana: Jokowi Tak Bisa Intervensi KPK - Kompas.com

Istana: Jokowi Tak Bisa Intervensi KPK

Ihsanuddin
Kompas.com - 22/05/2017, 17:41 WIB
Fabian Januarius Kuwado Staf Khusus Bidang Komunikasi Presiden Johan Budi SP.

JAKARTA, KOMPAS.com - Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi Johan Budi menegaskan bahwa Presiden Joko Widodo tidak bisa melakukan intervensi terhadap kerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Penegasan ini disampaikan Johan menanggapi pernyataan politisi Golkar Ahmad Doli Kurnia yang meminta Jokowi melengserkan Setya Novanto karena terjerat kasus korupsi Kartu Tanda Penduduk Elektronik di KPK.

"Presiden tidak bisa intervensi KPK. Presiden pun tidak mau mengambil sikap itu, KPK kan independen," kata Johan di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin (22/5/2017).

Johan juga menegaskan bahwa Jokowi sebagai pejabat eksekutif tidak bisa mencampuri masalah Setya Novanto, yang saat ini menjabat sebagai Ketua DPR.

"Presiden Jokowi ini eksekutif dan tidak bisa mencampuri urusan legislatif. Pak Setya Novanto adalah legislatif," ucap Johan.

 

(Baca: Doli: Ibarat Pengemudi Bus, Novanto Ini Ugal-ugalan)

Kalau pun Jokowi dan Novanto kerap bertemu dalam berbagai kesempatan, Johan menegaskan bahwa itu adalah dalam konteks hubungan antara Presiden dan Ketua DPR. Pertemuan tidak membahas masalah Novanto hukum yang sedang berjalan di KPK.

"Biasanya (bertemu) di acara kenegaraan, coba cek," ucap mantan pimpinan KPK ini.

Politisi Golkar Ahmad Doli Kurnia sebelumnya berpendapat bahwa tindak-tanduk Setya Novanto yang terjerat kasus E-KTP dapat membahayakan partainya, sekaligus membahayakan pemerintah.

"Ibarat bus, Jokowi pemiliknya. Novanto sopirnya. Bus ini sudah mau nabrak ke mana-mana, termasuk nabrak Istana. Daripada ditabrak-tabrakin terus, bisa jadi bola panas (bagi Golkar dan pemerintah), ya cepat gantilah sopirnya," ujar Doli dalam sebuah diskusi di bilangan Kuningan, Jakarta, Minggu (21/5/2017).

 

(Baca: Dalam BAP, Pelaksana E-KTP Sebut Setya Novanto Kecewa soal Komitmen Pemberian)

Doli menilai, dugaan kuat Novanto terlibat pada banyak kasus hukum,l bertolak belakang dengan kampanye pemberantasan korupsi yang sejak awal digaungkan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Ini bisa juga menggerus suara Jokowi dalam Pilpres 2019 mendatang.

Di sisi lain, lanjut Doli, realitas politik menunjukan Jokowi sangat mampu menggeser Novanto dari jabatannya saat ini. Maka, demi menyelamatkan Partai Golkar dan pemerintah, Presiden Jokowi harus ikut campur dalam pelengseran Novanto.

"Saya ingatkan, Pak Jokowi, kalau Pak Jokowi memang betul-betul ingin mendapatkan dukungan penuh dari Partai Golkar untuk menjadi kendaraan utama di 2019, ya jaga juga Golkarnya ini," ujar Doli.

"Dijaga dari apa? Ya segera tentukan nasib Novanto ini. Kalau memang konstruksi hukum sudah dinyatakan terlibat, ya sudahi saja. Kalau tidak, Golkarnya yang hancur. Segeralah Pak Jokowi," lanjut dia.

Kompas TV Direktur Utama PT Murakabi Sejahtera, yang juga keponakan Setya Novanto, Irvanto Hendra Pambudi, menjalani pemeriksaan KPK.

PenulisIhsanuddin
EditorSabrina Asril
Komentar

Close Ads X
Close [X]
Radio Live Streaming
Sonora FM • Motion FM • Smart FM