Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

120 Pengungsi Banjir Garut Keracunan Makanan

Kompas.com - 21/05/2017, 11:06 WIB
Ari Maulana Karang

Penulis

GARUT, KOMPAS.com - Lebih dari 100 pengungsi korban banjir bandang Cimanuk yang tinggal di hunian sementara, dirawat di RSU dr Slamet Garut. Mereka diduga keracunan makanan.

Camat Garut Kota Bambang Hafid mengungkapkan, pada Sabtu (20/05/2017), para pengungsi menghadiri pembagian sembako. Mereka diundang oleh sebuah komunitas.

Selain sembako, para pengungsi juga mendapat makanan.

(Baca: Atasi Banjir, Pemerintah Akan Ganti Tanaman di DAS Citarum-Cimanuk)

"Jumlah pengungsi yang hadir dari kupon sembako yang dibagikan ada 1.350 orang pengungsi, acaranya di Gedung Islamic Centre," katanya.

Menurut Bambang, dari data sementara, sedikitnya 120 orang pengungsi yang menjalani perawatan di RSU dr Slamet Garut.

Sekitar 50 orang diantaranya telah diperbolehkan pulang sementara sisanya masih menjalani perawatan karena harus diinfus.

"Kita belum bisa pastikan keracunan makanan, karena semua pengungsi yang hadir makan, tapi tidak semua sakit," jelasnya.

(Baca: Mulai Tahun Depan, DAS Citarum dan Cimanuk Diperbaiki)

Bambang mengatakan terbuka kemungkinan adanya tambahan pengunsi yang menderita gejala keracunan.

Karenanya, saat ini, menurut Bambang, pemerintah setempat telah melakukan langkah antisipasi dengan mengirimkan petugas kesehatan ke tempat pengusian agar para pengungsi yang keracunan bisa ditangani.

Kompas TV 5 Siswa Hilang Terseret Ombak di Pantai Cidora
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Nasional
Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Nasional
Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Nasional
Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Nasional
Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Nasional
Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Nasional
Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Nasional
Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Nasional
Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Nasional
Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nasional
JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

Nasional
Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Nasional
Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Nasional
DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

Nasional
Komisi II Sebut 'Presidential Threshold' Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Komisi II Sebut "Presidential Threshold" Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com