KY: Kami Hanya Bisa Berikan Rekomendasi kepada Pimpinan MA

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Bidang Perekrutan Hakim Komisi Yudisial (KY) Maradaman Harahap mengatakan, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, KY hanya bisa memberikan rekomendasi kepada pimpinan Mahkamah Agung (MA) jika ada hakim atau hakim agung yang diduga melakukan pelanggaran.

Sanksi atas pelanggaran itu ditentukan oleh Pimpinan MA.

Hal itu disampaikan Maradaman terkait kasus dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan Wakil Ketua MA Suwardi.

"Sekalipun kami sudah memutuskan seorang hakim bersalah, (keputusan kami) itu hanya sebatas rekomendasi. Tidak bisa kami melaksanakan eksekusinya," kata Maradaman, di Kantor KY saat menerima audiensi dari Aliansi Advokat Muda Indonesia (AAMI), di Jakarta, Kamis (18/5/2017).

"KY menyampaikan rekomendasi kepada Pimpinan MA untuk kemudian ditindaklanjuti. Nah ada kalanya ditindaklanjuti, ada kalanya tidak," kata Maradaman.

Menurut catatan KY, rekomendasi yang pasti ditindaklanjuti oleh MA umumnya adalah yang berkaitan dengan pelanggaran perilaku, misalnya korupsi.

Sebaliknya, rekomendasi yang tidak ditindaklanjuti oleh MA biasanya dikarenakan masalah teknis.

"Jadi, permasalahan yang terkait dengan Pak Wakil Ketua MA itu sudah kami tangani dengan baik di sini. Tinggal nanti dibawa ke pleno atau tidak. Saya sendiri belum bisa menyampaikan ke saudara," kata Maradaman.

Pada April lalu, Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia (PBHI Nasional) memasukkan laporan ke KY terkait dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Wakil Ketua MA Suwardi.

Suwardi diduga melakukan pelanggaran kode etik karena melakukan pelantikan pimpinan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia periode 2017-2019, dengan dasar Peraturan Tatib Nomor 1/2017.

Padahal MA sendiri telah membatalkan Peraturan tersebut dengan dikeluarkannya Putusan MA Nomor 20P/HUM/2017.