Muncul Petisi Desak Jokowi Hapus Pasal Penodaan Agama - Kompas.com

Muncul Petisi Desak Jokowi Hapus Pasal Penodaan Agama

Nabilla Tashandra
Kompas.com - 17/05/2017, 11:15 WIB
KOMPAS.com / KRISTIANTO PURNOMO Massa pendukung Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menggelar acara Malam Solidaritas Matinya Keadilan di Tugu Proklamasi, Jakarta, Rabu (10/5/2017). Mereka menggelar doa bersama serta menyalakan lilin untuk menuntut keadilan mengenai kasus penodaan agama yang menimpa Gubernur DKI Jakarta non-aktif Basuki Tjahaja Purnama.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo didesak untuk segera menghapus Pasal 156a dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang penodaan agama. Adapun revisi KUHP sendiri saat ini tengah dibahas antara DPR dan Pemerintah.

Permintaan tersebut dituangkan ke dalam bentuk petisi dari laman change.org dengan judul: "Presiden Jokowi, Hapuskan Pasal 156a tentang Penodaan Agama dari Revisi KUHP".

Telah digulirkan dalam waktu sepekan, hingga Selasa (16/5/2017) malam petisi yang disusun oleh Gita Putri Damayana dan Gita Syahrani telah didukung oleh 9.845 orang.

Adapun petisi tersebut bergulir dipicu dengan adanya putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang menjatuhkan vonis 2 tahun penjara terhadap Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok karena dinilai terbukti melakukan penistaan agama.

"Apakah kamu dan cuitanmu akan jadi korban selanjutnya?" tulis Gita dalam petisi tersebut.

(Baca: Menimbang Pasal Penistaan Agama dalam KUHP)

Adapun selain kepada Presiden, petisi tersebut juga ditujukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Yasonna H. Laoly.

Kasus Ahok disebut bukan menjadi satu-satunya melainkan sudah banyak terjadi di masa lalu. Seperti kasus yang menimpa Arswendo Atmowiloto, Gafatar, Lia Eden, hingga H.B. Jassin.

Gita menuturkan, kasus-kasus tersebut menunjukan bahwa Pasal 156a KUHP kerap digunakan untuk menghakimi keyakinan dan gagasan seseorang.

"Bahwa perbedaan adalah sesuatu yang salah," ujarnya.

(Baca: Pasal Penistaan Agama, Masih Perlukah?)

Mengutip siaran pers YLBHI, implementasi Paaal 156a dikhawatirkan akan semakin kebablasan dna bisa dimanfaatkan untuk banyak kepentingan, tak terkecuali kepentingan politik. Ditambah dengan adanya data bahwa seringkali vonis kasus penodaan agama disertai dengan dorongan dan tekanan massa yang dinilai berpotensi nengaburkan pentingnya pertimbangan hukum.

Meski ada kemungkinan Pasal 156a dipertahankan dalam KUHP, namun Gita berharap Presiden bisa memberi pertimbangan agar tak menyetujui disahkannya pasal tersebut dalam paket revisi KUHP.

"Artinya, bila Presiden, diwakili oleh Menkumham, tidak menyatakan persetujuannya akan rancangan sebuah RUU, maka RUU tersebut tidak akan meluncur menjadi UU. Kita masih bisa memanfaatkan kesempatan ini dengan bersuara," tuturnya.

Kompas TV Ambon Gelar Aksi 1.000 Lilin untuk Dukung AHok

PenulisNabilla Tashandra
EditorSabrina Asril
Komentar

Terkini Lainnya

Polisi Berharap Pelarangan Motor di Sudirman Bikin Warga Naik Angkutan Umum

Polisi Berharap Pelarangan Motor di Sudirman Bikin Warga Naik Angkutan Umum

Megapolitan
KY: Kinerja Lembaga Peradilan Kembali Tercoreng

KY: Kinerja Lembaga Peradilan Kembali Tercoreng

Nasional
RUU Terorisme dan Perppu Ormas Dinilai Bentuk Negara Ambil Jalan Pintas

RUU Terorisme dan Perppu Ormas Dinilai Bentuk Negara Ambil Jalan Pintas

Nasional
Bersama Empat Organisasi Keagamaan, Juru Bicara FPI Gugat Perppu Ormas

Bersama Empat Organisasi Keagamaan, Juru Bicara FPI Gugat Perppu Ormas

Nasional
KTI Siapkan Aplikasi Transportasi yang Bisa Bayar Angkot Lewat Ponsel

KTI Siapkan Aplikasi Transportasi yang Bisa Bayar Angkot Lewat Ponsel

Megapolitan
Pelarangan Motor Diperluas, Transjakarta Siapkan 'Feeder' Lewati Jalan Ini

Pelarangan Motor Diperluas, Transjakarta Siapkan "Feeder" Lewati Jalan Ini

Megapolitan
Panik Usai Seruduk Motor, Sopir Fortuner Tabrak 2 Pemotor Lain hingga Tewas

Panik Usai Seruduk Motor, Sopir Fortuner Tabrak 2 Pemotor Lain hingga Tewas

Regional
Pengacara Destiara Bawa Bukti Baru soal Laporannya terhadap Wali Kota Kendari Terpilih

Pengacara Destiara Bawa Bukti Baru soal Laporannya terhadap Wali Kota Kendari Terpilih

Megapolitan
Jusuf Kalla: Tak Mungkin Ada Dua Cagub Golkar di Pilkada Jabar

Jusuf Kalla: Tak Mungkin Ada Dua Cagub Golkar di Pilkada Jabar

Nasional
Baru Bebas, Aman Abdurrahman Kembali Jadi Tersangka Terkait Bom Thamrin

Baru Bebas, Aman Abdurrahman Kembali Jadi Tersangka Terkait Bom Thamrin

Nasional
Tertibkan Bangunan, Satpol PP Temukan Kondom Berserakkan di Objek Wisata

Tertibkan Bangunan, Satpol PP Temukan Kondom Berserakkan di Objek Wisata

Regional
Dari Mana Sumber Dana First Travel Berangkatkan Umrah Seluruh Jemaah?

Dari Mana Sumber Dana First Travel Berangkatkan Umrah Seluruh Jemaah?

Megapolitan
Ganjar Pranowo: Selama Ini Saya Nyaman dengan Pak Heru...

Ganjar Pranowo: Selama Ini Saya Nyaman dengan Pak Heru...

Regional
Mereka yang Rela Tinggalkan Pekerjaan demi Laga Timnas Indonesia Vs Vietnam

Mereka yang Rela Tinggalkan Pekerjaan demi Laga Timnas Indonesia Vs Vietnam

Regional
Ratusan Penerbangan Dibatalkan Saat Topan Hato Dekati Hongkong

Ratusan Penerbangan Dibatalkan Saat Topan Hato Dekati Hongkong

Internasional