Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Amien Rais Tantang Luhut Adu Data dengan Para Penolak Reklamasi

Kompas.com - 16/05/2017, 17:02 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Ketua MPR Amien Rais menantang Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan untuk beradu data dengan pihak yang menolak reklamasi di Teluk Jakarta.

Ia menyampaikan, saat ini para penolak sudah memiliki data terkait kerugian ekologi, sosial, dan ekonomi jika reklamasi di Teluk Jakarta dilanjutkan.

"Kalau di media secara sangat lugas dan cukup jelas, tokoh nelayan dan lain-lain bersedia dengan senang hati gimana kalau Pak Luhut adu data," ujar Amien seusai menghadiri diskusi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/5/2017).

Anies Ingin Buat Pelabuhan di Pulau Reklamasi

Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) itu menambahkan, Indonesia merupakan negara demokrasi.

Terlebih, kata dia, Luhut yang pertama kali menantang pihak penolak reklamasi untuk beradu data.

Amien mengatakan, saat itu para penolak menyanggupinya, namun Luhut mengatakan datanya masih disiapkan Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas).

"Kami kasih waktu dua minggu. Kami hargai Pak Luhut, kita bicara baik-baik manfaat dan mudharat kita tinjau dari segala segi. Kedaulatan negara kita ini dijual apa enggak," ujar Amien.

"Kalau argumen kami dipatahkan, silakan reklamasi lanjut. Tapi kalau Pak Luhut dan keliru seperti apa yang disampaikan Mas Anies (Baswedan) dan Sandiaga Uno, dihentikan reklamasi itu. Kemudian semua kembali ke kepentingan rakyat," lanjut Amien.

Luhut sebelumnya mempersilakan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih, Anies Baswedan-Sandiaga Uno, jika ingin menghentikan proyek reklamasi di Pantai Utara Jakarta.

(baca: Luhut Minta Anies-Sandi Tanggung Jawab jika Jakarta Tenggelam karena Stop Reklamasi)

Namun, Luhut mengingatkan proyek reklamasi sangat penting untuk mencegah Jakarta tenggelam.

"Kalau mau distop ya bikin aja situ stop, nanti kalau udah Jakarta tenggelam atau menurun, ya tanggung jawab. Jadi jangan nanti lari dari tanggung jawab di kemudian hari," kata Luhut, di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Senin (8/5/2017).

Luhut mengatakan, berdasarkan kajian, tanah Jakarta akan tenggelam 8-23 cm apabila proyek pembangunan reklamasi dan tanggul laut raksasa tidak dilaksanakan.

"Enggak ada alasan kita membatalkan sampai hari ini ya," kata dia.

Halaman:



Terkini Lainnya

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com