Indonesia Siap Kerja Sama dalam Prakarsa "Belt and Road"

BEIJING, KOMPAS.com - Pemerintah Indonesia menyatakan kesiapan untuk membangun kerja sama dengan sejumlah negara peserta Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Kerja Sama Internasional Sabuk Maritim dan Jalur Sutra Baru (Maritim Belt and Road Forum for International Cooperation) yang berlangsung di Beijing, China.

"Pada saat kita berbicara mengenai masalah industrialisasi yang dapat mengentaskan kemiskinan, pasti industrialisasi itu perlu tambahan dan ada rantai dalam jasa industri," kata Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi ditemui di Hotel Conrad Beijing, China, Senin (15/5/2017) malam.

"Indonesia dalam hal ini, kita memiliki keunggulan-keunggulan, kita memiliki potensi yang dapat dikerjasamakan dan dengan potensi itu posisi Indonesia cukup kuat," ucap Retno.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin delegasi Indonesia menghadiri KTT itu di Kota Beijing, China, pada 14-15 Mei 2017.

Dalam kesempatan itu, sebanyak 29 kepala negara/kepala pemerintahan dan pimpinan organisasi internasional membahas sinergi kebijakan, hubungan antarmasyarakat dan infrastruktur.

Retno mengatakan, Presiden Jokowi dalam pernyataannya di forum tersebut menjelaskan Indonesia membutuhkan pembangunan infrastruktur untuk memperkuat perhubungan di sekitar 17.000 pulau.

Presiden juga mengatakan, Indonesia memangkas subsidi bahan bakar minyak (BBM) untuk membangun infrastruktur yang dampaknya telah terlihat signifikan.

Dengan terintegrasinya perhubungan dengan memanfaatkan infrastruktur tersebut, Presiden menegaskan, maka diharapkan dapat mendukung pembangunan kawasan industri yang dapat mengentaskan kemiskinan.

Dalam pertemuan bilateral bersama Presiden China Xi Jinping maupun diskusi meja bundar Belt & Road Forum (BRF), Presiden Jokowi mengenalkan sejumlah potensi investasi di Indonesia, yaitu proyek koridor ekonomi terintegrasi, konektivitas, industri, dan pariwisata di Sumatera Utara berupa fasilitas Pelabuhan Kuala Tanjung dan akses jalan dari Kota Medan hingga Sibolga.

Indonesia juga mengenalkan kesempatan investasi di Sulawesi Utara yang akan meningkatkan infrastruktur di Bitung-Manado-Gorontalo melalui pembangunan akses jalan, jalur kereta api dan pelabuhan, serta bandara.

Selain itu, Presiden Jokowi juga menawarkan investasi proyek energi dan pembangkit listrik di Provinsi Kalimantan Utara.

"Untuk menindaklanjuti itu, pada dua minggu ke depan, Menko Kemaritiman ditugaskan oleh Presiden untuk mendetilkan semuanya," kata Retno Marsudi.

Setelah itu, Menteri Koordinator (Menko) Luhut Binsar Panjaitan dijadwalkan  kembali ke China untuk membahas potensi investasi tersebut.

(Baca juga: Di China, Luhut Pamer Proyek Transportasi hingga PLTA di Indonesia)

Presiden Jokowi dengan Presiden Xi Jinping juga menyaksikan penandatanganan sejumlah kerja sama, yaitu Kemitraan Strategis Komprehensif Indonesia-China pada 2017-2021 oleh Menlu Retno LP Marsudi bersama dengan Menlu China Wang Yi.

Kemudian, penandatanganan dokumen Kerja Sama Ekonomi dan Teknik China-Indonesia oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro dengan Menteri Perdagangan China Zhong Shan.

Kemudian, kerja sama ketiga yang ditandatangani, yaitu fasilitasi proyek kereta cepat Jakarta-Bandung oleh Direktur Utama PT KCIC Hanggoro dengan Direktur Utama Bank Pembangunan Nasional Tiongkok Hu Huaibang dengan nilai komitmen kerja sama senilai 4,498 miliar dolar Amerika Serikat (AS).

(Bayu Prasetyo/ant)