Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anggota Komisi III Ingatkan Komnas HAM Tak Terus Berpolemik

Kompas.com - 16/05/2017, 13:44 WIB
Moh. Nadlir

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota DPR Komisi III DPR RI Arsul Sani mengingatkan agar para Komisioner Komnas Hak Asasi Manusia tidak terus membuat polemik yang membuat gaduh di masyarakat.

Hal itu ia ungkapkan untuk menanggapi polemik terbaru antara Ketua Komnas HAM Nurkholis dengan Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai.

"Komisioner Komnas HAM periode ini memang enggak kompak," ujar Asrul saat ditemui di Universitas Indonesia (UI), Salemba, Jakarta Pusat, Selasa (16/5/2017).

(baca: Kinerja Buruk, Aktivis Minta Komnas HAM Dievaluasi

Menurut Asrul, jika terus-terusan terjadi konflik internal antarsesama Komisioner, maka jelas akan berpengaruh ke kinerja Komnas HAM.

"Akibatnya kinerja Komnas HAM menjadi rendah," ujar Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tersebut.

MOH NADLIR/KOMPAS.com Anggota DPR Komisi III DPR RI, Arsul Sani Saat Ditemui di Universitas Indonesia (UI), Salemba, Jakarta Pusat, Selasa (16/5/2017).
Asrul berkelakar, konflik tersebut terjadi lantaran semua Komisioner ingin menduduki jabatan Ketua.

"(Jabatan) Ketua jadi tahunan. Saya suka ledekin di Komisi III, ini Ketua kok tahunan. Mungkin banyak yang pengen merasakan mobil dinas Ketua. Candaan saya seperti itu," ujar dia.

"Misal saya tanya Pak Ketua, kok ini begini. Pasti dia jawab, iya kebetulan terjadi sebelum masa kepemimpinan saya," tutup Asrul.

(baca: Komnas HAM Dinilai Alami Degradasi Kredibilitas )

Sebelumnya, Ketua Komnas HAM Nurkholis membantah pernyataan salah seorang komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai.

Pigai mengatakan bahwa ia akan meminta keterangan pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab yang berada di luar negeri, ketika itu sedang di Arab Saudi.

Nur kholis mengatakan bahwa pernyataan dan langkah-langkah yang disampaikan Natalius Pigai tersebut adalah pernyataan yang sifatnya pribadi, tidak mewakili Komnas HAM.

(baca: Natalius Pigai Mengaku Siap Hadapi Dewan Etik Komnas HAM

Nantinya, menurut Nurkholis, sidang paripurna Komnas HAM akan merespons dan mengambil langkah-langkah untuk menjaga harkat, martabat kelembagaan atas pernyataan dan tindakan Natalius Pigai, melalui pembentukan Dewan Etik.

Sementara itu, Pigai membantah bahwa dirinya melanggar kode etik lembaga. Meski demikian, dirinya tak gentar menghadapi proses etik Komnas HAM.

Ia menegaskan, pernyataan itu ia lontarkan karena ingin menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai penjaga HAM.

Pigai menuding, sejumlah komisioner Komnas HAM tidak independen karena telah diintervensi penguasa.

Karena itu, ia merasa seperti dikorbankan menjadi tumbal komisioner lainnya dengan disebut bahwa sikapnya bukan cerminan sikap lembaga.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Nasional
Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Nasional
KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

Nasional
Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Nasional
PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

Nasional
Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Nasional
Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Nasional
KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Nasional
Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Nasional
Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Nasional
Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk 'Distabilo' seperti Era Awal Jokowi

Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk "Distabilo" seperti Era Awal Jokowi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com