Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PPP Yakin Jokowi Tak Bisa Dibenturkan dengan Partai Pendukungnya

Kompas.com - 16/05/2017, 13:22 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan Arsul Sani yakin bahwa Presiden Joko Widodo tak bisa dibenturkan dengan partai politik pendukungnya di pemerintahan.

Hal itu disampaikan Arsul menanggapi pernyataan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar yang merasa ada pihak yang membenturkan Jokowi dengan partai politik pendukung pemerintah.

Arsul mengatakan, di alam demokrasi yang terbuka, ada banyak pihak yang berkeinginan untuk memberikan masukan kepada Presiden.

"Inilah yang PPP pahami sebagai upaya membenturkan antara Presiden dengan parpol pendukungnya," kata Arsul, melalui pesan singkat, Selasa (16/5/2017).

Menurut dia, Presiden Jokowi selalu mengonfirmasi setiap informasi yang diterimanya. Contohnya, saat mengundang setiap ketua umum partai ke Istana Negara, termasuk Ketua Umum PPP Romahurmuziy.

"Sehingga kalau pun ada upaya pembenturan maka tidak otomatis benturannya pasti akan terjadi," lanjut Arsul.

(Baca: Muhaimin Merasa Ada Upaya Benturkan Jokowi dengan Parpol dan Wapres)

Sebelumnya Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menilai saat ini ada yang membentur-membenturkan Jokowi dengan partai politik, Wakil Presiden Jusuf Kalla, dan elemen bangsa lainnya.

Situasi politik menjelang dan sesudah Pilkada DKI Jakarta, menurut Muhaimin, juga memberikan kontribusi pada memanasnya suhu politik nasional.

Hal itu dimanfaatkan oleh mereka yang sengaja membentur-benturkannya, sehingga situasi menjadi tidak kondusif.

Menurut Cak Imin, Bangsa Indonesia harus belajar dari sejarah. Pada saat Indonesia dipimpin Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, ada pula yang sengaja menjalankan agenda untuk mengganggu Gus Dur.

"Pelajaran masa lalu harus kita ingat, ketika pemerintah diberhentikan di tengah jalan seperti pada masa Presiden Gus Dur. Hal ini yang harus dihindari," kata dia. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Yusril Sebut 'Amicus Curiae' Megawati Harusnya Tak Pengaruhi Putusan Hakim

Yusril Sebut "Amicus Curiae" Megawati Harusnya Tak Pengaruhi Putusan Hakim

Nasional
ICW Dorong Polda Metro Dalami Indikasi Firli Bahuri Minta Rp 50 M Ke SYL

ICW Dorong Polda Metro Dalami Indikasi Firli Bahuri Minta Rp 50 M Ke SYL

Nasional
Sertijab 4 Jabatan Strategis TNI: Marsda Khairil Lubis Resmi Jabat Pangkogabwilhan II

Sertijab 4 Jabatan Strategis TNI: Marsda Khairil Lubis Resmi Jabat Pangkogabwilhan II

Nasional
Hasto Beri Syarat Pertemuan Jokowi-Megawati, Relawan Joman: Sinisme Politik

Hasto Beri Syarat Pertemuan Jokowi-Megawati, Relawan Joman: Sinisme Politik

Nasional
Menerka Nasib 'Amicus Curiae' di Tangan Hakim MK

Menerka Nasib "Amicus Curiae" di Tangan Hakim MK

Nasional
Sudirman Said Akui Partai Koalisi Perubahan Tak Solid Lagi

Sudirman Said Akui Partai Koalisi Perubahan Tak Solid Lagi

Nasional
Puncak Perayaan HUT Ke-78 TNI AU Akan Digelar di Yogyakarta

Puncak Perayaan HUT Ke-78 TNI AU Akan Digelar di Yogyakarta

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres, Sudirman Said Berharap MK Penuhi Rasa Keadilan

Jelang Putusan Sengketa Pilpres, Sudirman Said Berharap MK Penuhi Rasa Keadilan

Nasional
Sejauh Mana 'Amicus Curiae' Berpengaruh pada Putusan? Ini Kata MK

Sejauh Mana "Amicus Curiae" Berpengaruh pada Putusan? Ini Kata MK

Nasional
Alasan Prabowo Larang Pendukungnya Aksi Damai di Depan MK

Alasan Prabowo Larang Pendukungnya Aksi Damai di Depan MK

Nasional
TKN Prabowo Sosialisasikan Pembatalan Aksi di MK, Klaim 75.000 Pendukung Sudah Konfirmasi Hadir

TKN Prabowo Sosialisasikan Pembatalan Aksi di MK, Klaim 75.000 Pendukung Sudah Konfirmasi Hadir

Nasional
Tak Berniat Percepat, MK Putus Sengketa Pilpres 22 April

Tak Berniat Percepat, MK Putus Sengketa Pilpres 22 April

Nasional
Prabowo Klaim Perolehan Suaranya yang Capai 58,6 Persen Buah dari Proses Demokrasi

Prabowo Klaim Perolehan Suaranya yang Capai 58,6 Persen Buah dari Proses Demokrasi

Nasional
Hakim MK Hanya Dalami 14 dari 33 'Amicus Curiae'

Hakim MK Hanya Dalami 14 dari 33 "Amicus Curiae"

Nasional
Dituduh Pakai Bansos dan Aparat untuk Menangi Pemilu, Prabowo: Sangat Kejam!

Dituduh Pakai Bansos dan Aparat untuk Menangi Pemilu, Prabowo: Sangat Kejam!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com