Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Italia Bantu Indonesia Suarakan Penolakan Resolusi Minyak Kelapa Sawit Eropa

Kompas.com - 15/05/2017, 17:27 WIB
Moh. Nadlir

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah saat ini tengah memperjuangkan penolakan resolusi Uni Eropa terkait pembatasan impor minyak kelapa sawit (Crude Palm Oil/CPO) mulai 2020 mendatang.

Menteri Perdagangan RI Enggartiasto Lukita mengatakan, upaya itu mendapatkan dukungan dari Pemerintah Italia.

Hal itu diutarakan Enggar, seusai menerima kunjungan Menteri Pembangunan Ekonomi Republik Italia, Carlo Calenda, di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (15/5/2017).

"Mereka akan bantu untuk sampaikan ini. Karena ini akan mengganggu perundingan Indonesia-Uni Eropa (Comperhensive Economic Partnership Agreement) antara Indonesia dan Uni Eropa yang kita dalam proses," kata Enggar.

(Baca: Italia Ingin Nilai Perdagangan dengan RI Lebih Seimbang)

Menurut Enggar, Pemerintah Italia serius membantu Indonesia karena akan membawa dampak besar terhadap tenaga kerja di Indonesia.

"Jadi, Menteri Italia take a note. Dia akan serius, karena ini menimbulkan dampak kepada tenaga kerja yang begitu besar," kata dia.

Tak hanya itu, Italia juga berkomitmen membantu Indonesia mempercepat perundingan perjanjian kemitraan ekonomi yang sedang dijajaki oleh pemerintah Indonesia dan Uni Eropa atau CEPA.

"Kemudian kita sepakati, dia (Italia) akan bantu percepatan perundingan antara Indonesia-Uni Eropa yang Kami targetkan tahun ini bisa final," ujar Enggar.

Parlemen Uni Eropa mengeluarkan resolusi soal sawit dan pelarangan biodiesel berbasis sawit.

Resolusi tersebut dikeluarkan, karena dinilai masih menciptakan banyak masalah dari deforestasi, korupsi, pekerja anak, sampai pelanggaran HAM.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com