Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Terbang ke Papua, Jokowi Akan Resmikan PLBN hingga Pembangkit Listrik

Kompas.com - 09/05/2017, 07:55 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Setelah bermalam di Maluku Utara, Presiden Joko Widodo, Selasa (9/5/2017) pagi terbang ke Jayapura, Papua.

Jokowi didampingi Ibu Negara Iriana bertolak ke Bandara Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua dengan menggunakan Pesawat Kepresidenan Indonesia-1 dari Bandara Sultan Babullah, Kota Ternate, Maluku Utara sekitar pukul 08.45 WIT.

Berdasarkan keterangan pers resmi Istana, Presiden Jokowi dan Ibu Negara akan meresmikan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu Skuow di Jayapura.

Setelah itu, Presiden akan menyerahkan Kartu Indonesia Pintar (KIP), Pemberian Makanan Tambahan (PMT), Program Keluarga Sejahtera (PKH) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS).

Pada Rabu sore, Presiden akan meresmikan dimulainya pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) Jayapura berkapasitas 50 megawatt, Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Tidore berkapasitas 2x7 megawatt dan listrik desa Papua-Papua Barat, Maluku-Maluku Utara.

Sebagai agenda penutup, Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iriana juga akan menyerahkan sertifikat hak atas tanah yang merupakan bagian dari proyek strategis nasional.

Turut mendampingi Presiden ke Papua, yakni Menteri Pendidikan Muhadjir Effendy, Menteri Kesehatan Nila Moeloek, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa dan Kepala Kantor Staf Presiden Teten Masduki.

(Baca juga: Jokowi Bakal Resmikan Tiga Proyek di Papua)

Kompas TV Presiden Jokowi dan Ibu Iriana Kunjungi Kalimantan Selatan
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Presiden Jokowi Ucapkan Selamat saat Bertemu Prabowo Semalam

Presiden Jokowi Ucapkan Selamat saat Bertemu Prabowo Semalam

Nasional
Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Nasional
CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

Nasional
Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Nasional
Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Nasional
Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Nasional
Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Nasional
Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Nasional
Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Nasional
Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Nasional
PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

Nasional
Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Nasional
Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Nasional
TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P 'Happy' di Zaman SBY...

TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P "Happy" di Zaman SBY...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com