Terima Uang E-KTP, Staf Kemendagri Sebut Sebagai Pembayaran Utang

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Sub Direktorat Pelayanan Informasi Direktorat Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK), Heru Basuki, mengaku pernah menerima uang Rp 40 juta dari terdakwa kasus korupsi e-KTP, Sugiharto.

Namun, Heru mengatakan bahwa uang tersebut tidak terkait proyek e-KTP. Menurut Heru, uang Rp 40 juta tersebut adalah pembayaran utang.

"Terkait Pak Sugiarto, dia itu mengembalikan ke saya. Karena  waktu itu sekitar bulan September 2012, dia pernah pinjam uang saya Rp 40 juta," ujar Heru kepada jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (8/5/2017).

(Baca: Hotma Sitompoel Dapat Info Proyek E-KTP Milik Setya Novanto)

Menurut Heru, pada akhir 2012, dia dipanggil dan diminta menghadap ke ruangan Sugiharto. Saat itu, Sugiharto memberikan uang tunai Rp 40 juta.

Jaksa KPK Abdul Basir sempat beberapa kali menanyakan apakah uang tersebut adalah uang terkait proyek e-KTP. Namun, Heru tetap berkeyakinan bahwa uang tersebut adalah pengembalian utang.

(Baca: Lima Sekretaris Korwil Proyek E-KTP Terima Masing-masing Rp 10 Juta)

Dalam surat dakwaan dijelaskan bahwa selain memberikan sejumlah uang kepada Komisi II DPR RI, pada bulan November-Desember 2012, Sugiharto juga memberikan sejumlah uang kepada staf pada Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Selain itu, kepada Sekretariat Komisi II DPR RI dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang terkait dengan pengusulan dan pembahasan tambahan anggaran penerapan e-KTP. Salah satunya kepada Heru sebesar Rp 40 juta.