Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ansyaad: Elite Politik Menunggangi Kelompok Radikal

Kompas.com - 08/05/2017, 13:16 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Ansyaad Mbai melihat banyak elite politik di Indonesia yang memanfaatkan kelompok radikal untuk mendulang suara.

"Elite politik mendukung radikalisme. Sebenarnya bukan mendukung, tapi menunggangi untuk meraih suara," ujar Ansyaad dalam diskusi di Hotel Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Senin (8/5/2017).

"Anda lihat mereka (kelompok radikal) diundang masuk ke Senayan (Gedung DPR/MPR), deklarasi mau menjatuhkan Presiden," lanjut dia.

(baca: Ketua Umum MUI: Indonesia Itu Republik, Tak Perlu Lagi Bicara Khilafah)

Ansyaad menilai, fenomena seperti ini merupakan ancaman nyata dari penyebaran paham radikalisme di Tanah Air.

Selain soal elite politik mendukung gerakan radikalisme, ancaman nyata lainnya yang juga dihadapi Indonesia adalah kembalinya 'foreign terorist fighters' (FTF) dari Suriah lantaran di sana mereka terjepit oleh serangan brutal Amerika Serikat.

Ada pula ancaman lain, yakni melalui penguasaan media sosial oleh kelompok radikal, berlanjutnya perekrutan dan pelatihan militer hingga penyebaran paham radikal di lingkungan pendidikan.

(baca: Wiranto: Ideologi Selain Pancasila Dilarang Disebarkan di Kampus)

Tujuan mereka hanya satu, yakni mendirikan khilafah di Indonesia.

"Gerakan-gerakan mendirikan khilafah ini seperti enggak disadari juga sama politikus. Dikiranya mereka ini pasukan nasi bungkus. Padahal bukan. Hal-hal inilah yang juga harus kita semua waspadai," ujar Ansyaad.

Di tengah ancaman nyata itu, pemerintah beserta aparat hukum dan 'civil society' dinilai belum maksimal bekerja.

Pemerintah masih gamang menghadapi kelompok radikal, ormas berazas moderat juga belum kompak menyuarakan persatuan.

Polri pun belum tegas dalam menghadapi aksi-aksi mereka.

"Kalau polisi, saya bisa mengerti. Polisi itu lihat kiri kanan dulu sebelum bertindak. Kalau saya pentungin ini, kiai mana yang kejar saya, politikus mana yang kejar saya. Makanya kalau kiai-kiai ikut dukung, polisi akan ikut," ujar Ansyaad.

Kompas TV Aktivis 98 Desak Pemerintah Bubarkan Ormas Radikal
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

Nasional
Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Nasional
Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Nasional
Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Nasional
Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Nasional
Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Nasional
Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Nasional
CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

Nasional
Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Nasional
Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Nasional
Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Nasional
Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Nasional
Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Nasional
Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com