Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Kebebasan Pers, SBY Singgung Hoaks yang Menyasar Dirinya

Kompas.com - 07/05/2017, 14:07 WIB
Tim Cek Fakta

Penulis

hoaks

hoaks!

Berdasarkan verifikasi Kompas.com sejauh ini, informasi ini tidak benar.

JAKARTA, KOMPAS.com - Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Partai Demokrat yang berlangsung pada 7-9 Mei 2017 di Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), diawali dengan penandatanganan petisi antihoaks di media massa.

Penandatanganan petisi tersebut diselenggarakan Demokrat sekaligus memperingati hari kebebasan pers dunia pada 3 Mei lalu.

Dalam sambutan seusai menandatangani petisi tersebut bersama warga Mataram, Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) lantas menyinggung hoaks yang menyasar dirinya saat Pilkada DKI Jakarta berlangsung.

Saat menyinggung hoaks yang menimpa dirinya, suara SBY meninggi. Ia merasa saat Pilkada DKI Jakarta banyak mendapatkan pemberitaan bermuatan hoaks terkait dirinya dan keluarga.

Presiden keenam RI itu juga menyinggung penggerudukan rumahnya oleh sekumpulan mahasiswa, tanpa mengetahui sebabnya.

"Mestinya hukum ditegakkan. Bagi kami yang ingin keadilan sejati penegakan hukum tak boleh tebang pilih," ujar SBY di Lapangan Bumigora, Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), Minggu (7/5/2017).

"Pemberantasan hoaks dan fitnah tak boleh tebang pilih. Negara harus adil menegakan hukum. Polisi harus adil, semua harus adil," kata dia.

(Baca juga: SBY: Pemberantasan Hoaks dan Fitnah Tidak Boleh Tebang Pilih)

Karena itu, ia menginginkan pers di Indonesia merdeka, adil, dan bertanggung jawab.

"Pers tak boleh terlalu membela pihak tertentu, terlalu menghajar pihak lain, namanya tak adil. Kita ingin di negeri ini keadilan tegak, tak tebang pilih," kata SBY.

SBY memang menanggapi serius hoaks yang menimpa dirinya. Bahkan ia sampai menggelar konferensi pers, yakni saat muncul tuduhan jadi auktor intelektual di balik demonstrasi besar-besaran pada 4 November 2016.

(Baca: SBY: Info Intelijen Demo 4 November Digerakkan Parpol, Itu Fitnah dan Menghina)

SBY langsung bereaksi dengan menggelar konferensi pers di kediamannya di Cikeas, Bogor. Kendati demikian tak jelas siapa yang dimaksud SBY sebagai pihak yang menuduh.

Selain itu SBY juga menggelar konferensi pers saat dituduh meminta fatwa terkait kasus dugaan penistaan agama yang melibatkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama sebagai terdakwa.

(Baca juga: SBY Bicara soal Fakta Percakapan dengan Ma'ruf Amin pada 7 Oktober)

Kompas TV Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono beberapa kali mengeluarkan komentar yang dinilai sebagai upaya untuk menarik simpati publik. SBY juga seolah melontarkan kritik kepada pemerintahan Joko Widodo. Dari seluruh mantan presiden RI bisa disebut presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono adalah sosok yang sering menggelar konferensi pers dan pidato kritik pedas pada pemerintah disertai keprihatinan. Yang paling baru saat Ketua Umum Partai Demokrat itu menyampaikan pidato politik dalam rangka Dies Natalis partainya. SBY menyindir pemerintah dengan menyebut bahwa penegakan hukum masih tebang pilih.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 22 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 22 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
TNI Tembak 2 Anggota OPM yang Serang Pos Prajurit di Paro Nduga, tapi Berhasil Melarikan Diri

TNI Tembak 2 Anggota OPM yang Serang Pos Prajurit di Paro Nduga, tapi Berhasil Melarikan Diri

Nasional
Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

Nasional
Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

Nasional
Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Nasional
Antam Fokus Eksplorasi 3 Komoditas, Pengeluaran Preliminary Unaudited  Capai Rp 17,43 Miliar

Antam Fokus Eksplorasi 3 Komoditas, Pengeluaran Preliminary Unaudited Capai Rp 17,43 Miliar

Nasional
KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

Nasional
Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Nasional
Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Nasional
Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Nasional
Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Nasional
KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

Nasional
Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Nasional
Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com