JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengatakan, saat ini pemerintah telah melakukan evaluasi pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) di 22 provinsi.
Jokowi menekankan bahwa seluruh PSN yang telah direncanakan harus betul-betul dimonitor dan diawasi.
"Sejauh mana kemajuan pelaksanaan di lapangan. Apa sudah dimulai, apakah ada hambatan. Harus terus kita ikuti," kata Jokowi saat membuka rapat terbatas di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (3/5/2017).
Jokowi mengaku sudah menerima laporan dari 225 proyek dan satu program di 14 sektor infrastruktur yang tersebar di berbagai provinsi, terdapat 9 persen atau 20 proyek yang telah selesai.
Sementara 94 proyek atau 42 persen memasuki tahap kontruksi. Adapun 13 proyek atau 5 persen dalam tahapan transaksi. Sisanya, 83 proyek atau 37 persen dalam tahap perencanaan.
"Saya juga mendapatkan laporan bahwa terdapat 7 persen yang diusulkan akan keluar dari PSN dan usulan 55 PSN yang baru serta 1 program," ucap Jokowi.
Terkait penambahan PSN ini, Jokowi mengingatkan beberapa hal. Pertama, ia meminta PSN yang baru diusulkan bukan semata-mata daftar panjang keinginan Kementerian/Lembaga, tapi benar-benar diseleksi dengan tepat.
"Menurut saya kalkulasinya karena ini tinggal waktu yang sangat pendek, saya kira yang baru tisak usah dimunculkan lagi," ucap Jokowi.
Jokowi juga mengingatkan kembali bahwa PSN yang sudah berjalan atau pun yang baru dimulai harus memberikan dampak pada upaya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, mampu mengentaskan kemiskinan mengurangi ketimpangan antar wilayah maupun ketimpangan pendapatan.
Untuk itu, harus bisa dihitung dampak dari PSN bagi penyerapan tenaga kerja maupun nilai tambah yang diciptakan bagi perekonomian daerah.
Jokowi juga meminta PSN baru juga harus mampu menopang mendukung sektor-sektor unggulan yang sedang dikembangkan oleh daerah. Jadi PSN harus betul-betul terintegrasi dengan sektor unggulan yang sedang dikembangkan oleh daerah.
"Dan hal ini selalu saya tekankan agar PSN bisa memberikan dampak yang signifikan yang nyata bagi perekonomian daerah," kata Jokowi.
(Baca juga: Pemerintah Tambah Proyek Strategis Nasional)
Terakhir, lanjut Jokowi, pemerintah harus terus mendorong keterlibatan swasta dan badan usaha untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur.
Untuk itu Jokowi meminta agar skema pembiayaan infrastruktur non pemerintah harus diatur dengan jelas sehingga mampu menarik investasi swasta.