Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Polri Sebut Pemerintah Sering Kaji Pembubaran Ormas Anti-Pancasila

Kompas.com - 02/05/2017, 18:28 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Rikwanto mengatakan, pemerintah sudah beberapa kali membahas soal pembubaran organisasi massa yang menentang Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara.

"Sudah banyak kajiannya (untuk pembubaran)," ujar Rikwanto di kompleks Mabes Polri, Jakarta, Selasa (2/5/2017).

Rikwanto mengatakan, Indonesia berlandaskan Pancasila, bukan negara agama. Jika ada ormas yang menentang asas tersebut, maka dianggap melanggar konstitusi.

"Jadi jangan coba-coba ada perkumpulan, ada ormas atau ada apa pun yang mencoba untuk mengganti asas negara dari Pancasila ke asas yang lainnya," kata Rikwanto.

Rikwanto menyebut, sudah banyak video yang dibuat oleh kelompok dan ormas tertentu untuk mendorong pembentukan khilafah atau pemerintahan berlandaskan Islam.

Terkait niat pembentukan khilafah, kata dia, Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan masih mengkaji produk formal apa yang akan dikeluarkan.

"Mudah-mudahan cepat selesai dan dikeluarkan pernyataan resmi pemerintah tentang cara pandang pemerintah," kata Rikwanto.

(Baca: Ma'ruf Amin: Tidak Ada Pertentangan antara Nilai Islam dan Pancasila)

Rikwanto tidak menyebut daftar kelompok atau ormas apa saja yang dikategorikan anti-Pancasila.

Namun yang jelas, kata dia, sejauh ini sudah ada sejumlah laporan masyarakat maupun penolakan warga terhadap kegiatan kelompok dan ormas tertentu itu.

"Selama dia menghormati aturan undang-undang di negara, dia mencoba untuk berkembang, ya enggak ada masalah. Karena dia sudah melanggar, ya bermasalah," kata Rikwanto.

Kompas TV Merawat Pancasila, Menolak Lupa - Dua Arah Eps 12 bag 1
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

Nasional
Polisi Tangkap 5 Tersangka Pengoplos BBM Pertalite Jadi Pertamax

Polisi Tangkap 5 Tersangka Pengoplos BBM Pertalite Jadi Pertamax

Nasional
Jokowi Buka Puasa Bersama Para Menteri, Duduk Semeja dengan Prabowo-Airlangga

Jokowi Buka Puasa Bersama Para Menteri, Duduk Semeja dengan Prabowo-Airlangga

Nasional
Skandal Pungli di Rutan, Dewas KPK Minta Seleksi Pegawai Diperketat

Skandal Pungli di Rutan, Dewas KPK Minta Seleksi Pegawai Diperketat

Nasional
Saat Karutan KPK Tutup Mata soal Pungli Berujung Sanksi Etik Berat...

Saat Karutan KPK Tutup Mata soal Pungli Berujung Sanksi Etik Berat...

Nasional
Kubu Ganjar Dalilkan Suaranya Nol, Tim Prabowo: Tak Ada Buktinya

Kubu Ganjar Dalilkan Suaranya Nol, Tim Prabowo: Tak Ada Buktinya

Nasional
Di Sidang MK, Tim Hukum Prabowo-Gibran Bantah Menang karena Intervensi Jokowi

Di Sidang MK, Tim Hukum Prabowo-Gibran Bantah Menang karena Intervensi Jokowi

Nasional
Soal Bakal Oposisi atau Tidak, PDI-P: Sudah 'Clear', Diserahkan pada Ketua Umum

Soal Bakal Oposisi atau Tidak, PDI-P: Sudah "Clear", Diserahkan pada Ketua Umum

Nasional
Jokowi Targetkan Negosiasi Kepemilikan Saham PT Freeport Selesai Juni 2024

Jokowi Targetkan Negosiasi Kepemilikan Saham PT Freeport Selesai Juni 2024

Nasional
Indonesia Kirim Bantuan untuk Palestina Lewat Udara, TNI Bakal 'Drop' di Yordania

Indonesia Kirim Bantuan untuk Palestina Lewat Udara, TNI Bakal "Drop" di Yordania

Nasional
RI Segera Kuasai 61 Persen Saham Freeport, Jokowi: 80 Persen Pendapatan Akan Masuk ke Negara

RI Segera Kuasai 61 Persen Saham Freeport, Jokowi: 80 Persen Pendapatan Akan Masuk ke Negara

Nasional
Penyidikan Selesai, Nilai Gratifikasi dan TPPU Hakim Agung Gazalba Saleh Capai Rp 9 M

Penyidikan Selesai, Nilai Gratifikasi dan TPPU Hakim Agung Gazalba Saleh Capai Rp 9 M

Nasional
Kenaikan Pemudik Diprediksi Capai 56 Persen Tahun Ini, Jokowi Imbau Masyarakat Mudik Lebih Awal

Kenaikan Pemudik Diprediksi Capai 56 Persen Tahun Ini, Jokowi Imbau Masyarakat Mudik Lebih Awal

Nasional
Jokowi: Mudik Tahun ini Kenaikannya 56 Persen, Total Pemudik 190 Juta

Jokowi: Mudik Tahun ini Kenaikannya 56 Persen, Total Pemudik 190 Juta

Nasional
Jawaban Puan Ditanya soal Wacana Pertemuan Prabowo-Megawati Usai Pilpres 2024

Jawaban Puan Ditanya soal Wacana Pertemuan Prabowo-Megawati Usai Pilpres 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com