Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Negeri Bahagia

Kompas.com - 28/04/2017, 21:56 WIB

oleh: Kurnia JR

"Ada negeri bahagia entah di mana, yang jauhnya hanya sejangka doa." 

Lirik puitis ini digubah David Kapp dan Charles Tobias pada 1944 yang menyuarakan kelegaan publik Amerika Serikat menjelang akhir Perang Dunia II. Lagu "Just A Prayer Away", yang dinyanyikan oleh Bing Crosby, direkam pada 24 Juli 1944 atau 18 bulan setelah beredarnya novel William Saroyan, The Human Comedy, yang mengusung ide senada.

Negeri Bahagia yang diimpikan itu sederhana, yakni kota yang akrab di hati, tawa anak-anak bermain, dan langit yang tampak rendah. Di sana tersimpan impian dan rencana kehidupan. Sambil melangkah pulang hati pun bernyanyi:"There's a happy land somewhere, and it's just a prayer away.."

Apakah Negeri Bahagia dan di mana itu? Jika Adam ditanya tentang surga, niscaya dia akan menjawab, "Itulah kampung halamanku." Negeri Bahagia adalah tempat pulang setiap orang sehabis perjalanan jauh membawa duka dan luka.

Meniti tali sirkus

Prosa dan musik memang menggugah, tetapi tidak selalu dijadikan pelajaran. Amerika kian haus perang. Juga di antara kita ada yang gigih ingin mengimpor kekacauan di Timur Tengah sebagai jihad. Bahkan, ada yang terjun ke medan perang teror yang brutal di negeri orang atas nama agama. Sementara itu, demonstran giat mengkhotbahkan doktrin radikal di jalanan.

William Saroyan lahir dari keluarga imigran Armenia dari Bitlis, Kekaisaran Utsmani. Ayah-ibunya hijrah ke Amerika pada 1905. Karya sastranya lahir dari riwayat hidupnya dan kaum imigran yang tercerabut dari akar mereka. Ia tahu persis pedih-perih bangsa yang cerai-berai dikoyak perang dan penindasan.

Biarpun masih harus membetulkan kondisi hidup di sana- sini, sebagai bangsa, kita memiliki modal utama yang unik, yaitu kemajemukan. Pada beberapa segi ini membuat takjub bangsabangsa lain. Kalau bukan kebanggaan, ini adalah aspek kebangsaan yang riskan. Di sisi lain, religiusitas yang kental sebagai sifat bawaan jadi tantangan tersendiri bagi kemajemukan. Ini membuat kita seperti meniti tali sirkus setiap hari.

Dengan dua hal itu, kemajemukan dan religiusitas, sebenarnya kita sudah dianugerahi Negeri Bahagia. Bagaimana mungkin kita empaskan karunia itu seperti barang rongsokan? Sumber daya alam telah digadaikan kepada korporasi asing dengan ceroboh. Janganlah kedua permata ini kita sia-siakan juga dengan kesembronoan ideologis.

Bagi kita, Negeri Bahagia mirip alegori utopis yang terdengar mudah, tetapi bukankah sedang terjadi dekadensi intelektual, moral, dan spiritual? Bukalah arsip, dapati mereka yang 30-15 tahun lalu menuliskan pemikiran secara mendalam, tajam, dan jernih di jurnal ilmiah atau buku dan media massa, kini jadi corong organisasi politik atau komunitas radikal penjaja sentimen primordial minus komitmen moral.

Pemikiran dan pergerakan kaum cendekiawan sejak awal abad XX mengantarkan bangsa ini tahap demi tahap ke kemerdekaan, 1945. Polemik kebudayaan 1930-an memancangkan tonggak-tonggak pemikiran yang menempuh transisi era kolonialisme ke nasionalisme, rezim Soekarno, hingga jatuhnya Soeharto. Justru begitu era "Reformasi" dimulai, dekadensi intelektual bermula.

Banyak akademisi, seniman, aktivis, dan pemikir independen mengalami kebangkrutan intelektual. Setelah memakai jas necis politikus atau jadi juru bicara politikus, sebagian tak lagi mengindahkan integritas. Apa yang dicatat Soe Hok Gie tentang aktivis yang "jinak" dan lupa daratan setelah jadi anggota parlemen kini terulang.

Kalimat dan diksi yang menyiratkan dan menyuratkan dekadensi intelektual tak terlontar dari luar kamar cendekiawan. Mereka hanya mujur karena ada kambing hitam buat dituduh sebagai penyebar dusta dan kebencian, yaitu segmen sosial yang naif. "Ulama karbitan", "intelektual tanggung", "demagog bayaran" hanya orang-orang sial yang tak mampu memahami tonggak- tonggak keanggunan di tengah karut-marut realitas.

Tonggak- tonggak itu telah digerus rayap. Yang dimaksud adalah kaum yang sebelum era "Reformasi" adalah penulis, intelektual, atau pemikir. Militansi keagamaan formalistis sudah memicu konflik horizontal, pembakaran dan pengusiran, dan penistaan individu atau sosial atas nama agama atau ideologi. Atas semua ini, kita selalu menyalahkan para pelaku di lapangan tanpa mengkaji latar belakang kebanalan ini.

(Baca juga: Para Tokoh Agama Serukan Hindari Isu Perpecahan)

Halaman Berikutnya
Halaman:


Terkini Lainnya

KPK Terima Pengembalian Rp 500 Juta dari Tersangka Korupsi APD Covid-19

KPK Terima Pengembalian Rp 500 Juta dari Tersangka Korupsi APD Covid-19

Nasional
Megawati Diyakini Tak Goyah, PDI-P Diprediksi Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Megawati Diyakini Tak Goyah, PDI-P Diprediksi Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Digugat ke Pengadilan, Bareskrim: Penetapan Tersangka Kasus TPPU Panji Gumilang Sesuai Fakta

Digugat ke Pengadilan, Bareskrim: Penetapan Tersangka Kasus TPPU Panji Gumilang Sesuai Fakta

Nasional
Soal Peluang PDI-P Gabung Koalisi Prabowo, Guru Besar UI: Megawati Tegak, Puan Sejuk

Soal Peluang PDI-P Gabung Koalisi Prabowo, Guru Besar UI: Megawati Tegak, Puan Sejuk

Nasional
Jokowi Minta Kepala BNPB Cek Masyarakat Sulbar yang Belum Dapat Bantuan Pascagempa

Jokowi Minta Kepala BNPB Cek Masyarakat Sulbar yang Belum Dapat Bantuan Pascagempa

Nasional
Jokowi Beri Isyarat Perpanjang Masa Jabatan Pj Gubernur Sulbar Zudan Arif

Jokowi Beri Isyarat Perpanjang Masa Jabatan Pj Gubernur Sulbar Zudan Arif

Nasional
Jokowi Janji Bakal Bangun Asrama dan Kirim Mobil Listrik ke SMK 1 Rangas

Jokowi Janji Bakal Bangun Asrama dan Kirim Mobil Listrik ke SMK 1 Rangas

Nasional
Prabowo-Gibran Bersiap Kembangkan Koalisi Pasca-putusan MK

Prabowo-Gibran Bersiap Kembangkan Koalisi Pasca-putusan MK

Nasional
Dirut Pertamina Paparkan Bisnis Terintegrasi yang Berkelanjutan di Hannover Messe 2024

Dirut Pertamina Paparkan Bisnis Terintegrasi yang Berkelanjutan di Hannover Messe 2024

Nasional
KPK Nyatakan Siap Hadapi Gugatan Gus Muhdlor

KPK Nyatakan Siap Hadapi Gugatan Gus Muhdlor

Nasional
“Dissenting Opinion”, Hakim MK Arief Hidayat Usul Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

“Dissenting Opinion”, Hakim MK Arief Hidayat Usul Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
Jokowi Resmikan 147 Bangunan Pascagempa dan 3 Ruas Jalan Daerah di Sulbar

Jokowi Resmikan 147 Bangunan Pascagempa dan 3 Ruas Jalan Daerah di Sulbar

Nasional
Pertemuan Megawati-Prabowo, PDI-P: Yang Sifatnya Formal Kenegaraan Tunggu Rakernas

Pertemuan Megawati-Prabowo, PDI-P: Yang Sifatnya Formal Kenegaraan Tunggu Rakernas

Nasional
Prabowo Akan Bertemu Tim Hukumnya Hari Ini, Bahas Putusan MK

Prabowo Akan Bertemu Tim Hukumnya Hari Ini, Bahas Putusan MK

Nasional
Jokowi Bakal Siapkan Proses Transisi Pemerintahan Baru Usai Putusan MK

Jokowi Bakal Siapkan Proses Transisi Pemerintahan Baru Usai Putusan MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com