Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Juga Akan Resmikan Rumah Murah bagi Buruh di Depok

Kompas.com - 27/04/2017, 12:54 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com - Selain di Tangerang Selatan, Presiden Joko Widodo juga akan meresmikan peletakan batu pertama pembangunan hunian murah di Depok bagi buruh dan pekerja.

"Mungkin minggu depan atau mungkin dua minggu lagi, saya akan meresmikan (pembangunan rumah murah bagi buruh dan pekerja) di Depok," ujar Jokowi dalam acara groundbreaking hunian vertikal murah di Ciputat, Tangerang Selatan, Banten, Kamis (27/4/2017).

(Baca: Jokowi Resmikan Pembangunan Hunian bagi Buruh DP 1 Persen)

Berbeda dengan hunian murah di Tangerang Selatan yang berjenis rumah susun sederhana milik (rusunami), hunian bagi buruh dan pekerja yang akan dibangun di Depok berjenis landed house'atau rumah tapak. Harganya pun lebih murah dari rusunami di Tangsel.

Jika rusunami di Tangsel dijual seharga Rp 293 juta per unit, hunian tapak di Depok dapat dibeli buruh dan pekerja hanya dengan harga Rp 112 juta per unit.

"Ada 2.000 unit yang akan dibangun. Kalau ini sangat murah nih, tolong dilihatlah," ujar Jokowi.

(Baca: TKI dan Mantan TKI Bisa Beli Rumah Murah di Madiun)

Jokowi berpesan kepada pengelola supaya benar-benar memperhatikan status pembeli. Jokowi tidak ingin pembeli rumah tersebut bukan dari kelas buruh dan pekerja berpenghasilan rendah.

"Jangan sampai nanti yang membeli orang-orang di luar pekerja," ujar Jokowi.

Jika rusunami di Tangsel serta rumah tapak di Depok tepat sasaran, Jokowi berjanji akan mendorong pembangunan hunian murah lainnya di penjuru Indonesia.

Kompas TV Rumah Murah untuk Semua - Big Bang Show
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Nasional
CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

Nasional
Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Nasional
Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Nasional
Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Nasional
Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Nasional
Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Nasional
Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Nasional
Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Nasional
PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

Nasional
Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Nasional
Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Nasional
TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P 'Happy' di Zaman SBY...

TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P "Happy" di Zaman SBY...

Nasional
KPK Belum Terima Salinan Resmi Putusan Kasasi yang Menang Lawan Eltinus Omaleng

KPK Belum Terima Salinan Resmi Putusan Kasasi yang Menang Lawan Eltinus Omaleng

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com