Restorasi Gambut Libatkan Swasta dan Masyarakat

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah melibatkan pihak swasta dan masyarakat dalam melakukan restorasi lahan gambut.

Kepala Badan Restorasi Gambut Nazir Foead mengatakan, pelibatan pihak swasta dan masyarakat ini sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo demi memenuhi target 2 juta hektar restorasi lahan gambut pada 2020 mendatang.

"Masyarakat antusias untuk tidak mau terbakar lagi. Industri siap dan bagus dalam menjaga lahan gambut," kata Nazir, seusai rapat terbatas di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (26/4/2017).

Nazir mengatakan, keterlibatan swasta dan masyarakat ini membuat proses restorasi gambut di lapangan relatif tidak menemui masalah yang berarti.

Ia optimistis BRG bisa mencapai target yang sudah ditetapkan.

Pada tahun 2016 lalu, BRG sudah melakukan restorasi 200.000 hektar lahan.

(Baca: Jokowi Ingatkan, Target Restorasi Gambut pada 2020 Capai 2 Juta Hektar)

Tahun ini, jumlahnya ditargetkan naik menjadi 650.000 lahan. Sebanyak 250.000 hektar lahan akan dikerjakan menggunakan APBN, sementara 400.000 lainnya akan digarap swasta.

"Kalau kita berhasil berikan asistensi, mengawasi, akan ada 400.000 plus 250.000 lahan restorasi gambut," ujar Nazir.

Saat membuka rapat terbatas, Presiden Joko Widodo mengatakan, pemerintah terus melakukan evaluasi terhadap BRG setelah badan itu dibentuk setahun lalu.

"Evaluasi harus terus menerus kita lakukan karena BGR diberi target restorasi pada tahun 2020 sampai 2 juta hektar di 7 provinsi," kata Jokowi.

Jokowi mengatakan, tujuh provinsi tersebut yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Papua.

"Kebakaran di lahan gambut harus kita cegah sedini mungkin karena jelas akan menimbulkan dampak yang luar biasa," tambah Jokowi.