Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kasus E-KTP Ancam Soliditas Golkar?

Kompas.com - 26/04/2017, 06:57 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kasus hukum yang menyeret Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto memantik pergolakan internal partai itu.

Novanto, yang juga Ketua DPR, dicegah bepergian ke luar negeri oleh Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM atas permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

Pencegahan terkait kasus dugaan korupsi pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP). Novanto berstatus sebagai saksi dalam kasus tersebut. 

 

Sejumlah elite partai sekuat tenaga meyakinkan publik bahwa Golkar masih solid di bawah kepengurusan Setya Novanto.

Namun setidaknya dalam dua hari terakhir, ada pernyataan yang mencerminkan soliditas Golar mulai terancam dari sejumlah pengurus partai. 

Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Partai Golkar Yorrys Raweyai pada Senin (24/4/2017), misalnya.

Dalam sebuah acara diskusi ia mengungkapkan bahwa Novanto hampir pasti ditetapkan menjadi tersangka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Surat pencegahan Novanto ke luar negeri dianggap menjadi tanda awal. (Baca: Yorrys Raweyai: Setya Novanto Hampir Pasti Jadi Tersangka e-KTP)

Partai Golkar, kata dia, akan merespons hal itu dengan digelarnya proses internal yang enggan dibeberkannya.

Sehari berselang, Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham menanggapi Yoryys.

Dalam Konferensi pers yang digelar di Kantor DPP Partai Golkar, Idrus mengaku sudah menghubungi Yorrys untuk meminta klarifikasi.

"Maksud Bang Yorrys, Partai Golkar dalam kondisi apapun harus siap. Tidak ada masalah (saja) harus siap apalagi kalau ada masalah," ucap Idrus.

Idrus untuk kesekian kalinya menegaskan bahwa Golkar tak akan menggelar Munaslub. Ia mengklaim bahwa pada rapat-rapat tingkat nasional Golkar, semua menyatakan akan mendukung sepenuhnya kepemimpinan Novanto.

(Baca: Idrus Marham: Semua Kader Golkar Solid Dukung Novanto)

Beberapa alasan melatari dukungan tersebut. Salah satunya karena capaian kepengurusan Novanto.

"Dalam waktu tidak terlalu lama, ada prestasi-prestasi yang dilakukan kepemimpinan Setya Novanto," tuturnya.

Halaman:


Terkini Lainnya

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com