Bagi PPP, Kadernya yang Jadi Menteri Sudah Bertugas dengan Baik

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan Arwani Thomafi menilai, kinerja kadernya yang saat ini duduk sebagai menteri di Kabinet pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, sudah menjalankan tugasnya dengan baik.

Hal itu disampaikan Arwani menanggapi wacana reshuffle yang dilontarkan Presiden Jokowi.

Kader PPP yang duduk di jajaran menteri Kabinet Kerja adalah Lukman Hakim Saifuddin yang menjabat sebagai Menteri Agama.

"Soal menilai bagus atau tidak ya itu Presiden yang menilai. User-nya kan Presiden. Bagi kami kader yang kebetulan jadi menteri sudah menjalankan tugas dengan baik," ujar Arwani, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (25/4/2017).

Ia juga menegaskan, PPP selalu mendukung sepenuhnya pemerintahan Jokowi.

Menurut dia, tak tepat jika menghubungkan isu reshuffle dengan dinamika yang terjadi pada Pilkada DKI Jakarta yang baru berlangsung.

(Baca: Isu "Reshuffle" Makin Merebak, Ini Kata Jokowi)

"Reshuffle murni (hak) prerogatif Presiden. Kapan pun dengan alasan apa pun itu jadi sepenuhnya hak prerogatif Presiden. Jadi tak harus menunggu momentum, terserah Presiden. Enggak ada hubungan antara kinerja menteri dengan pelaksanaan Pilkada," ujar Arwani.

Singgung "reshuffle"

Presiden Joko Widodo menyinggung soal perombakan kabinet atau reshuffle dalam Kongres Ekonomi Umat yang diselenggarakan Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Hotel Sahid, Jakarta, Sabtu (22/4/2017).

Awalnya, Presiden menyampaikan bahwa pemerintah menargetkan 5 juta sertifikat harus dibagikan kepada masyarakat pada 2017. Target itu meningkat pada tahun-tahun berikutnya.

"Tahun depan (2018) saya berikan target 7 juta sertifikat harus keluar. Tahun depannya lagi, 9 juta sertifikatnya harus dikeluarkan, untuk rakyat, petambak kecil, petani, nelayan, tukang becak," ujar Jokowi.

(Baca juga: Saat Jokowi Singgung "Reshuffle"...)

"Saya bekerja memang selalu memakai target," kata mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Soal target itu yang mungkin dinilai menteri terlalu tinggi, Jokowi tidak mempersoalkannya. "Itu urusannya menteri. Setahu saya, target itu harus dapat diselesaikan," ucap Jokowi.

Jika sang menteri tak mampu mencapai target, pergantian atau pergeseran posisi menteri alias reshuffle adalah jawabannya.

"Kalau memang tidak selesai, pasti urusannya akan lain. Bisa diganti, bisa digeser, bisa dicopot dan yang lain-lainnya. Ya saya blak-blakan saja. Dengan menteri juga seperti itu," ujar Jokowi.