JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Dalam Negeri akan mendorong pembangunan pemerintah daerah agar memiliki fokus yang terarah.
Berdasarkan catatan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, terdapat ratusan pemda yang tidak memiliki fokus pembangunan.
"Catatan Menpan RB, dari 543 pemda, masih ada 178 yang arah pembangunannya tidak fokus. Ini yang akan kami dorong terus," kata Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo usai acara Hari Otonomi Daerah di alun-alun Sidoarjo, Jawa Timur, Selasa (25/4/2017).
Tjahjo menuturkan, Presiden Joko Widodo telah memberikan imbauan agar pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat mengembangkan tata kelola pemerintahan yang efektif.
Hal itu, kata Tjahjo, diperlukan untuk mempercapat reformasi birokrasi dan memperkuat otonomi daerah.
"Karena permasalahan yang dihadapi daerah adalah pemerataan, keadilan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas. Itu kata kuncinya," ucap Tjahjo Kumolo.
(Baca juga: Mendagri Ingatkan Janji Kampanye Kepala Daerah Harus Sesuai Nawacita)
Menurut Tjahjo, tidak fokusnya pembangunan bukan disebabkan oleh kurangnya dana yang diberikan pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), melainkan disebabkan oleh kualitas sumber daya manusia di daerah.
Untuk mencapai hal itu, Tjahjo meminta kepada kepala daerah dapat menerapkan e-government atau sistem pemerintahan berbasis elektronik.
"Jangan malu-malu untuk ditiru. Di Jatim sudah ada, Surabaya ada, Banyuwangi, Sidoarjo. Kalau percepat, bisa memperkuat ekonomi daerah," ucap Tjahjo.