Sejumlah Catatan Penting KPU dari Pilkada 2017 - Kompas.com

Sejumlah Catatan Penting KPU dari Pilkada 2017

Nabilla Tashandra
Kompas.com - 25/04/2017, 14:54 WIB
KOMPAS.com/Nabilla Tashandra Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (25/4/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum ( KPU) mencatat sejumlah hal penting dari penyelenggaraan Pilkada Serentak 2017 lalu.

Catatan tersebut akan dievaluasi dan menjadi perhatian khusus untuk penyelenggaraan Pilkada Serentak 2018 yang akan dihelat Juni tahun depan.

Ketua KPU Arief Budiman menuturkan, salah satu catatan berkaitan dengan anggaran, mulai dari proses pembahasan, pencairan hingga pertanggung jawaban.

"Jadi misalnya pembahasan jangan terlalu lama. Kemudian pencairan sebaiknya dicairkan dalam satu tahun anggaran," ujar Arief di sela rapat KPU bersama Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (25/4/2017).

(Baca: KPU Usulkan Anggaran Pilkada 2018 Rp 11,3 Triliun)

"Kemudian pertanggungjawabannya ada beberapa hak yang kami ingin buat lebih simpel," sambung dia.

Selain itu, KPU juga ingin agar persoalan data pemilih lebih baik pada penyelenggaraan Pilkada 2018.

Sejumlah inovasi teknologi juga tengah disiapkan oleh KPU. Misalnya dari Situng KPU, portal yang disiapkan KPU untuk mengetahui hasil Pilkada di seluruh wilayah dengan cepat dan akurat.

"Mudah-mudahan hasilnya bisa lebih cepat lagi diakses publik," kata dia.

Sebanyak 171 daerah akan melaksanakan Pilkada Serentak pada 2018. Pemilihan gubernur digelar di 17 daerah, pemilihan bupati di 115 daerah dan pemilihan wali kota di 39 daerah.

Arief mengakui, pihaknya perlu kerja keras karena Pilkada 2018 dan Pemilu Serentak 2019 berjarak tak terlalu jauh.

(Baca: Ketua Komisi II Sebut Tugas KPU di Pilkada 2018 Semakin Berat)

Sedangkan hal-hal yang perlu dipersiapkan sangat banyak.

"Pilkada 2018 pada bulan Juni, kemudian April 2019 kita harus serentak juga. Tentu KPU harus bekerja keras. Tapi kami siap," ujar mantan anggota KPU Jawa Timur itu.

Kompas TV Sepanjang Pilkada Serentak tahun 2017, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menganggarkan dana hingga Rp 9,4 triliun. Anggaran ini diperoleh dari uang rakyat yang masuk melalui APBD dan APBN.

 

Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
PenulisNabilla Tashandra
EditorKrisiandi
Komentar

Close Ads X