Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dirjen PAS: Tak Semua Orang Bermasalah Harus Dipenjara

Kompas.com - 23/04/2017, 15:42 WIB
Fachri Fachrudin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal Pemasyarakatan I Wayan Dusak menilai perlu adanya formulasi atau aturan baru guna mengatasi masalah kelebihan kapasitas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).

Hal itu disampaikan Wayan usai menghadiri perayaan hari Paskah di Lapas Klas I Cipinang, Jakarta Timur, pada Minggu (23/4/2017).

"Ini sedang diusahakan dengan melakukan sesuatu perubahan-perubahan aturan dan apapun yang bisa mengatasi persoalan ini," ujar Wayan.

Menurut Wayan, persoalan terkait kelebihan kapasitas Lapas dan Rutan tidak bisa jika hanya diselesaikan oleh Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

Wayan mengatakan, perlu dukungan dari lembaga dan pihak terkait guna mengatasi masalah tersebut.

Menurut Wayan, tidak semua pelaku tindak pidana sedianya dimasukkan ke dalam penjara. Oleh karena itu, bisa saja salah satu formulasi atau aturan yang baru nantinya menekankan untuk tidak memenjarakan pelaku yang melakukan tindak pidana ringan.

"Sebenarnya ada beberapa pasal-pasal di dalam KUHP itu yang menyatakan bahwa orang itu boleh tidak ditahan, hal-hal yang seperti inilah yang harus bisa kita koordinasikan dengan jajaran penegak hukum lainnya," kata Wayan.

"Jadi tidak semua orang bermasalah dengan hukum, bahkan pelanggaran kecil itu harus bermuara di Lapas," tambah Wayan.

Berdasarkan data Kemenkumham, tercatat bahwa saat ini terdapat 215.812 warga binaan. Sementara kapasitas lapas dan rutan di seluruh Indonesia hanya menampung 119.000 warga binaan. Wayan menambahkan, kebanyakan warga binaan itu terkait kasus Narkotika.

"50 persen penghuni di Lapas Rutan itu adalah terkait dengan narkoba," kata Wayan.

Sementara Menkumham Yassona H Laoly menyampaikan, kepenuhan kapasitas lapas dan rutan menjadi tantangan jajarannya agar tetap menghadirkan pemasyarakatan yang bersih dari suap dalam melayani publik dengan baik.

"Saya berharap selalu ada semangat yang kuat dalam setiap jiwa pemasyarakatan untuk menghadirkan pemasyarakatan yang lebih baik," ucap Yasonna saat memberikan sambutan acara Paskah melalui teleconfrence.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 19 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Megawati Serahkan ‘Amicus Curiae’  ke MK, Anies: Menggambarkan Situasi Amat Serius

Megawati Serahkan ‘Amicus Curiae’ ke MK, Anies: Menggambarkan Situasi Amat Serius

Nasional
Megawati Ajukan Amicus Curiae, Airlangga: Kita Tunggu Putusan MK

Megawati Ajukan Amicus Curiae, Airlangga: Kita Tunggu Putusan MK

Nasional
Bupati Sidoarjo Tersangka Dugaan Korupsi, Muhaimin: Kita Bersedih, Jadi Pembelajaran

Bupati Sidoarjo Tersangka Dugaan Korupsi, Muhaimin: Kita Bersedih, Jadi Pembelajaran

Nasional
Airlangga Sebut Koalisi Prabowo Akan Berdiskusi terkait PPP yang Siap Gabung

Airlangga Sebut Koalisi Prabowo Akan Berdiskusi terkait PPP yang Siap Gabung

Nasional
Dikunjungi Cak Imin, Anies Mengaku Bahas Proses di MK

Dikunjungi Cak Imin, Anies Mengaku Bahas Proses di MK

Nasional
AMPI Resmi Deklarasi Dukung Airlangga Hartarto Jadi Ketum Golkar Lagi

AMPI Resmi Deklarasi Dukung Airlangga Hartarto Jadi Ketum Golkar Lagi

Nasional
MK Ungkap Baru Kali Ini Banyak Pihak Ajukan Diri sebagai Amicus Curiae

MK Ungkap Baru Kali Ini Banyak Pihak Ajukan Diri sebagai Amicus Curiae

Nasional
Bappilu PPP Sudah Dibubarkan, Nasib Sandiaga Ditentukan lewat Muktamar

Bappilu PPP Sudah Dibubarkan, Nasib Sandiaga Ditentukan lewat Muktamar

Nasional
Yusril Anggap Barang Bukti Beras Prabowo-Gibran di Sidang MK Tak Buktikan Apa-apa

Yusril Anggap Barang Bukti Beras Prabowo-Gibran di Sidang MK Tak Buktikan Apa-apa

Nasional
Panglima TNI Tegaskan Operasi Teritorial Tetap Dilakukan di Papua

Panglima TNI Tegaskan Operasi Teritorial Tetap Dilakukan di Papua

Nasional
TNI Kembali Pakai Istilah OPM, Pengamat: Cenderung Pakai Pendekatan Operasi Militer dalam Mengatasinya

TNI Kembali Pakai Istilah OPM, Pengamat: Cenderung Pakai Pendekatan Operasi Militer dalam Mengatasinya

Nasional
Tim Hukum Ganjar-Mahfud Tetap Beri Angka Nol untuk Perolehan Suara Prabowo-Gibran

Tim Hukum Ganjar-Mahfud Tetap Beri Angka Nol untuk Perolehan Suara Prabowo-Gibran

Nasional
Soal Bantuan Presiden, Kubu Ganjar-Mahfud: Kalau Itu Transparan, kenapa Tak Diumumkan dari Dulu?

Soal Bantuan Presiden, Kubu Ganjar-Mahfud: Kalau Itu Transparan, kenapa Tak Diumumkan dari Dulu?

Nasional
Minta MK Kabulkan Sengketa Hasil Pilpres, Kubu Anies: Kita Tidak Rela Pemimpin yang Terpilih Curang

Minta MK Kabulkan Sengketa Hasil Pilpres, Kubu Anies: Kita Tidak Rela Pemimpin yang Terpilih Curang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com