Ada Kasus Penistaan Agama, PPP Tak Mampu Raih Suara Pendukung untuk Ahok

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani mengakui banyak konstituennya yang lebih memilih pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno dalam Pilkada DKI 2017. Padahal, dalam putaran kedua, PPP mendukung pasangan Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat.

Pasangan petahana itu pun kini harus menerima kekalahannya dari Anies-Sandi. Namun, Arsul menilai, membelotnya para konstituen PPP tidak lain disebabkan karena kasus penodaan agama yang kini membuat Ahok menjadi terdakwa.

Hal yang sama, lanjut Arsul, terjadi pada basis pendukung Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

"Ketidakmampuan PPP maupun PKB menarik bagian dari pemilihnya harus diakui karena kasus dugaan penistaan agama," kata Arsul saat dihubungi Kompas.com, Minggu (23/4/2017).

(Baca: Politisi PDI-P: Banyak Faktor Ahok Kalah, Salah Satunya Keluhan Birokrat)

Arsul mengatakan, jelang pemungutan suara, kondisi semakin diperparah dengan munculnya iklan video Ahok-Djarot yang dianggap menyudutkan umat muslim.

Dalam video itu digambarkan massa yang berpakaian muslim tengah berdemonstrasi dan membawa tulisan "ganyang china".

"Video itu ditangkap mayoritas pemilih paslon 1 yang muslim sebagai cara tidak elegan dengan menghadap-hadapkan keislaman dengan kebhinekaan," ucap Arsul.

Arsul mengatakan, mayoritas pemilih di DKI Jakarta sebenarnya adalah muslim moderat. Mereka tidak pro dengan cara menggunakan agama dan menghadapkannya dengan paham lain.

"Ini yang kami yakini tidak disadari oleh beberapa elemen timses paslon 2 sehingga mereka keliru strategi antara lain dengan mengeluarkan video viral tersebut," ucap Anggota Komisi III DPR ini.

(Baca: Ahok-Djarot Kalah, PPP Salahkan Lulung)

Konsultan tim pemenangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno, Eep Saefulloh Fatah, menjelaskan apa saja yang membuat mereka menang telak dalam Pilkada DKI 2017.

Salah satunya berkaitan dengan model pemilih Jakarta yang tidak sama dengan partai yang mereka dukung. Hal ini khususnya terjadi pada PKB dan PPP, yang para konstituennya justru mendukung Anies-Sandi.

"Bayangkan ketika PKB dan PPP akhirnya memutuskan di putaran kedua mengusung Ahok-Djarot, hukuman terbesar kepada mereka bukan dari presiden yang meminta mereka dukung," ujar Eep dalam sebuah diskusi di Cikini, Sabtu (22/4/2017). "Vonis terberat buat mereka adalah dari pemilih mereka sendiri," kata Eep.