Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

ICW Nilai Penyerangan Novel Bukan Ditujukan Personal, tetapi ke KPK

Kompas.com - 23/04/2017, 15:14 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Divisi Hukim dan Monitoring Peradilan Indonesia Corruption Watch (ICW) Lalola Ester mengaggap, masalah penyiraman air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan bukan masalah personal.

Menurut dia, penyerangan itu menyasar pada lingkup yang lebih besar lagi, yakni melemahkan fungsi KPK.

"Serangan terhadap Novel maupun penyidik lain harus dimaknai sebagai serangan terhadap institusi KPK dan agenda pemberantasan korupsi," ujar Lola di sekretariat ICW, Jakarta, Minggu (23/4/2017).

Novel saat ini tengah menangani salah satu kasus terbesar di KPK, yakni dugaan korupsi pengadaan e-KTP. Lola menduga apa yang terjadi pada Novel karena tugasnya sebagai Ketua Satgas kasus tersebut.

Sebelum adanya penyerangan ini, Novel sudah beberapa kali menerima teror saat tengah menangani kasus megakorupsi itu.

"Jangan sampai hilang dari peristiwa-peristiwa itu. Bahwa penyerangan ini terkait dengan kasus yang ditangani Novel," kata Lola.

Baca: 12 Hari Menanti Terungkapnya Kasus Penyiraman Novel Baswedan...

Menurut Lola, kejadian ini harus menjadi bahan evaluasi yang mendalam bagi pemerintah, KPK, dan instansi penegak hukum.

Ia mengatakan, tak semestinya penegak hukum yang membongkar kasus korupsi menerima bentuk teror seperti Novel.

Kasus ini tak hanya dijumpai pada Novel, penyidik bahkan mantan pimpinan KPK pernah menerima berbagai teror.

"Pola ancaman yang terjadi selalu sama, yakni ketika KPK mebangani kasus dengan nilai kerugian keuangan negara yang cukup besar selalu diikuti dengan upaya melemahkan KPK," kata Lola.

Baca: Jokowi Didesak Bentuk Tim Kasus Novel, Ini Jawaban Istana

Lola juga menyayangkan gerak lambat polisi dalam menangani kasus penyiraman air keras terhadap Novel. Hingga hari ke-12, belum ada titik terang mengenai pelaku dan motif penyerangan.

"Untuk yang sebesar ini kok progressnya agak lambat dibandingkan kasus lain. Kayaknya alat bukti cukup, tapi hasilnya jauh dari seharusnya," kata Lola.

Kompas TV Polisi telah memeriksa 19 orang terkait aksi teror dan penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Titiek Soeharto-Didiet Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran di KPU

Titiek Soeharto-Didiet Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran di KPU

Nasional
PKS Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran: Kita Ucapkan Selamat Bertugas

PKS Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran: Kita Ucapkan Selamat Bertugas

Nasional
Disebut Sudah Bukan Kader PDI-P Lagi, Jokowi: Ya Terima Kasih

Disebut Sudah Bukan Kader PDI-P Lagi, Jokowi: Ya Terima Kasih

Nasional
Soal Kabinet, AHY: Jangan Bebankan Pak Prabowo dengan Tuntutan Berlebihan

Soal Kabinet, AHY: Jangan Bebankan Pak Prabowo dengan Tuntutan Berlebihan

Nasional
Jelang Ditetapkan sebagai Presiden Terpilih, Prabowo: Rakyat Menuntut Pimpinan Politik Kerja Sama

Jelang Ditetapkan sebagai Presiden Terpilih, Prabowo: Rakyat Menuntut Pimpinan Politik Kerja Sama

Nasional
Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Anies: Tanpa Melupakan Catatan di MK

Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Anies: Tanpa Melupakan Catatan di MK

Nasional
Jokowi Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Jadi Presiden-Wapres Terpilih

Jokowi Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Jadi Presiden-Wapres Terpilih

Nasional
Ajak Rekonsiliasi, AHY Minta Pihak yang Belum Puas Hasil Pilpres Tak Korbankan Rakyat

Ajak Rekonsiliasi, AHY Minta Pihak yang Belum Puas Hasil Pilpres Tak Korbankan Rakyat

Nasional
Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Anies: Kita Hormati Proses Bernegara

Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Anies: Kita Hormati Proses Bernegara

Nasional
Komisi B DPRD DKI Minta Pemprov DKI Tak Asal Batasi Kendaraan, Transportasi Publik Harus Membaik

Komisi B DPRD DKI Minta Pemprov DKI Tak Asal Batasi Kendaraan, Transportasi Publik Harus Membaik

Nasional
Hadiri Penetapan KPU, Prabowo: Kita Akan Kerja Keras

Hadiri Penetapan KPU, Prabowo: Kita Akan Kerja Keras

Nasional
Masih di Yogyakarta Saat Penetapan Prabowo-Gibran, Ganjar: Kalau Saya di Jakarta, Akan Hadir

Masih di Yogyakarta Saat Penetapan Prabowo-Gibran, Ganjar: Kalau Saya di Jakarta, Akan Hadir

Nasional
Terima Penetapan Prabowo-Gibran, PDI-P: Koalisi Sebelah Silakan Berjalan Sesuai Agenda yang Ingin Dilakukan

Terima Penetapan Prabowo-Gibran, PDI-P: Koalisi Sebelah Silakan Berjalan Sesuai Agenda yang Ingin Dilakukan

Nasional
Tertawa Lepas, Anies-Cak Imin Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Jadi Presiden dan Wapres Terpilih

Tertawa Lepas, Anies-Cak Imin Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Jadi Presiden dan Wapres Terpilih

Nasional
Program Susu Gratis Prabowo-Gibran Dibayangi Masalah Aturan Impor Kemendag dan Kementan

Program Susu Gratis Prabowo-Gibran Dibayangi Masalah Aturan Impor Kemendag dan Kementan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com