Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cegah Masyarakat Terbelah, Masa Kampanye Pilkada Diharap Lebih Singkat

Kompas.com - 22/04/2017, 19:13 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Banyak kalangan menilai panjangnya masa kampanye Pilkada DKI Jakarta 2017 menjadi salah satu faktor memanasnya situasi di masyarakat hingga menyebabkan adanya polarisasi atau keterbelahan.

Hal tersebut diperparah dengan menguatnya penyebaran isu berdasarkan SARA dan kampanye hitam.

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) Viva Yoga Mauladi mengusulkan jika masa kampanye pasangan calon dipersingkat.

"Soal durasi kampanye saya menginginkan secara resmi bisa diperpendek," ujar Viva dalam diskusi "Perspektif Indonesia" di Jakarta, Sabtu (22/4/2017).

Viva Yoga menjelaskan, pada dasarnya tahapan kampanye dilakukan oleh pasangan calon sejak sebelum mereka mendaftar sebagai peserta pilkada di KPU. Misalnya, melalui sosialisasi atau pun kunjungan.

Sementara berdasarkan UU Pemilu yang baru, pasangan calon peserta pilkada diperbolehkan untuk berkampanye setelah ditetapkan resmi oleh KPU sebagai peserta.

Di sisi lain, lanjut Viva Yoga, terlalu panjangnya masa kampanye menimbulkan potensi ketidakadilan terkait penggunaan lembaga penyiaran atau frekuensi publik sebagai alat kampanye.

"Saya setuju diperpendek, karena esensinya kampanye sudah dilakukan.sebelum mendaftar. Persoalan lainnya ada ketidakadilan terkait penggunaan media mainstream sebagai alat kampanye," kata Viva Yoga.

(Baca juga: Para Tokoh Agama Deklarasi Pilkada Damai)

Pada kesempatan yang sama, mantan Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiansyah menjelaskan, berdasarkan UU Pemilu, kegiatan kampanye pada Pilkada serentak 2017 mencapai tiga hingga empat bulan.

Tahapan itu dimulai sejak ditetapkan sebagai peserta pilkada. Sebelum pilkada serentak, masa kampanye pasangan calon hanya mencapai 14 hari atau maksimal 21 hari.

"Kalau misalnya mengacu Pilkada serentak 2017, September ditetapkan (sebagai paslon), artinya sekitar empat bulanan paslon itu melakukan aktivitas kampanye," kata Ferry.

(Baca juga: Pentas Seni dan Seruan Pilkada Damai)

Kompas TV JK: Harus Bersatu Setelah Pilkada
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

Nasional
TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com