Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Zulkifli Hasan: Aspirasi PAN Sama dengan Masyarakat Jakarta

Kompas.com - 19/04/2017, 22:32 WIB
Lutfy Mairizal Putra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan mengaku tidak menduga hasil perolehan suara pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno pada Pilkada DKI putaran kedua bisa mengungguli Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat.

Merujuk hasil quick count sejumlah lembaga survei, Anies-Sandi memenangi Pilkada DKI.

PAN merupakan salah satu partai pengusung Anies-Sandi bersama Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera.

"Ternyata betul kan apa yang diminta oleh rakyat, kami itu (PAN) sama dengan apa yang diputuskan hari ini oleh rakyat jakarta," kata Zulkifli, di DPP PAN, Jakarta, Rabu (19/4/2017).

Zulkifli mengatakan, awalnya ia menduga Anies-Sandiaga akan menang tipis dari Basuki-Djarot.

"Saya juga di luar perkiraan ternyata kan selisihnya sampai 15-16 persen. Saya kira selisihnya menang tipis. 17 persen (suara Agus-Sylvi) pindahnya ke sini semua," ujar Zulkifli.

(Baca: Ini Hasil Akhir Quick Count 4 Lembaga Survei untuk Pilkada DKI Putaran Kedua)

Berdasarkan hasil final quick count Litbang Kompas, pasangan Anies Baswedan- Sandiaga Uno unggul dengan perolehan 58 persen suara.

Sementara itu pasangan Ahok- Djarot memperoleh 42 persen suara. Peneliti Litbang Kompas, Ratna, mengatakan hasil ini merupakan prediksi terkait hasil putaran kedua Pilkada DKI Jakarta 2017.

Untuk hasil resmi, masih harus menunggu perhitungan dari KPU Provinsi DKI Jakarta.

Quick Count putaran kedua Pilkada DKI Jakarta 2017 Litbang Kompas kali ini mengambil sampel di 400 TPS yang tersebar di seluruh wilayah DKI Jakarta dengan 227.954 pemilih.

Metode penentuan TPS dengan menggunakan teknik penarikan sampel secara acak sistematis berdasarkan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) di DKI Jakarta.

Dengan tingkat kepercayaan 99 persen dari total maksimal pemilih adalah 7.218.280, maka simpangan kesalahan diperkirakan akan kurang dari satu persen. 

Kompas TV Dinamika & Kondisi Politik Jakarta Pasca Pilkada DKI (Bag 1)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

Nasional
Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Nasional
Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Nasional
Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Nasional
Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Nasional
Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Nasional
Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Nasional
CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

Nasional
Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Nasional
Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Nasional
Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Nasional
Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Nasional
Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Nasional
Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com