Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kapolri Pantau Pengamanan Pilkada DKI Jakarta Pakai Helikopter

Kompas.com - 19/04/2017, 14:41 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian tidak tampak dalam rombongan Mabes Polri dan Polda Metro Jaya saat memantau situasi keamanan Pilkada DKI Jakarta 2017 putaran kedua.

Berdasarkan jadwal, Tito bersama rombongan akan menyambangi sejumlah tempat pemungutan suara untuk mengecek keamanan di sana.

Ternyata, Tito memilih memantau situasi lewat udara. Ia menumpangi helikopter polisi berwarna putih dengan aksen biru dan oranye yang diparkir di lapangan stadion Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian.

"Saya keliling Jakarta, sampai ke Pulau Seribu," ujar Tito Karnavian di kompleks PTIK, Jakarta, Rabu (19/4/2017).

Setelah memutari Jakarta lewat udara, Tito akan menempuh jalur darat untuk berkeliling Jakarta.

"Nanti mengecek pasukan yang standby," kata Tito.

Berdasarkan pantauan Polri, sejauh ini situasi Jakarta relatif aman. Tito mengatakan, ada sejumlah gejolak yang muncul di beberapa wilayah.

Namun, gejolak itu bukan suatu hal yang dianggap menonjol dan membahayakan. Masalah itu langsung ditangani petugas di lapangan dengan cepat.

"Hanya memang yang kecil-kecil saja. Yang mungkin karena salah paham," kata Tito Karnavian.

(Baca: Kapolri Sebut Dugaan Intimidasi Saat Pilkada DKI Hanya Kesalahpahaman)

Petugas keamanan dari Polri, TNI, dan linmas masih terus berjaga hingga proses penghitungan suara. Kapolri berharap proses pilkada DKI Jakarta berjalan lancar hingga terpilihnya gubernur.

Dia juga meminta agar masyarakat tidak gaduh dalam menanggapi hasil quick count dari berbagai lembaga survei.

"Saya kira yang paling utama yang kita pegang adalah hasil perhitungan suara resmi dari KPU," kata Tito Karnavian.

(Baca: Hasil Awal Quick Count Litbang Kompas Pilkada DKI Putaran Kedua)

Lihat dalam video di bawah ini:

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com