Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kapolri Sebut Dugaan Intimidasi Saat Pilkada DKI Hanya Kesalahpahaman

Kompas.com - 19/04/2017, 14:28 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARYA, KOMPAS.com - Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian menganggap tak ada hal menonjol yang terjadi selama proses pemungutan suara Pilkada DKI Jakarta 2017 putaran kedua berlangsung.

Tito Karnavian mengaku mendapatkan sejumlah informasi adanya intimidasi terhadap warga di sejumlah tempat pemungutan suara. Namun, ia menganggap hal itu hanya kesalahpahaman.

"Kadang banyak terjadi kesalahpahaman yang dianggap intimidasi, kemudian dilaporkan berlebihan. Setelah dicek, sebetulnya hanya salah paham," ujar Tito di kompleks PTIK, Jakarta, Rabu (19/4/2017).

Sebelumnya, Raja Juli Antoni, juru bicara pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok-Djarot Saiful Hidayat mengadukan adanya intimidasi tersebut.

(Baca: Tim Ahok-Djarot Temukan Intimidasi ke Pemilih di Sejumlah TPS)

Namun, Tito mengatakan, pengaduan adanya intimidasi tak hanya dari timses Badja, tapi juga dari warga lainnya.

Dibandingkan jumlah TPS yang ada, kata Tito, permasalahan tersebut tidaklah signifikan.

"Tidak banyak, ada sekitar di Jakarta Timur, Utara, Barat, tapi tidak banyak. Hanya beberapa TPS dari 13.000 TPS," kata Tito Karnavian.

Tito meminta polisi bergerak cepat untuk memastikan hal tersebut. Keributan itu akhirnya bisa diselesaikan dengan adanya mediasi oleh aparat.

"Aparat di sana bergerak cepat untuk menjamin warga untuk memilih pilihan masing-masing secara bebas dan rahasia. Sudah selesai dengan baik," kata Tito.

"Ini lebih banyak karena kesalahpahaman, ada yang dukung A, dukung B, mereka dalam satu daerah," ujar dia.

Sebelumnya, Raja menyatakan bahwa intimidasi terjadi di terjadi di TPS 13, 16, 17, dan 24 di Kamal, Kalideres, Jakarta Barat. Selain itu, ada juga kejadian di sekitar TPS Tegal Alur dan TPS 15 Ancol.

Namun, dia belum tahu persis intimidasi tersebut datang dari pihak mana. Gangguan tersebut ditujukan kepada para pemilih yang mendukung Ahok-Djarot.

Di TPS 15 di sebuah apartemen daerah Ancol misalnya, para pemilih jadi enggan turun dari apartemen karena ada kerumunan orang yang membuat warga apartemen khawatir.

"Kami enggak tahu tapi ada orang luar, kerumunan-kerumunan orang tak dikenal buat enggak nyaman, jadi orang khawatir," ujar Raja.

(Baca juga: Hasto: Kami Yakin Warga Jakarta Bisa Atasi Intimidasi)

Kompas TV Aparat Gabungan Patroli Pastikan Logistik Pilkada Aman
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Nasional
Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Nasional
Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Nasional
Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Nasional
Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Nasional
CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

Nasional
Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Nasional
Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Nasional
Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Nasional
Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Nasional
Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Nasional
Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Nasional
Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Nasional
PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com