Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Penjelasan KPK soal BAP yang Kerap Bocor ke Publik

Kompas.com - 18/04/2017, 23:04 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah anggota Komisi III mempertanyakan kepada Komisi Pemberantasan Korupai (KPK) soal berita acara pemeriksaan (BAP) yang kerap bocor ke publik.

Hal itu dipertanyakan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III dengan KPK, Selasa (18/4/2017) malam. 

"Apakah ini sudah jadi semacam modus di KPK. Dibocorkan keluar baru KPK eksekusi. Berarti ada info dari KPK yang dengan mudah bocor ke publik. Apakah ini SOP-nya KPK dalam penanganan kasus?" tanya Anggota Komisi III dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Masinton Pasaribu dalam RDP Komisi III dengan KPK di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Adapun Anggota Komisi III dari Fraksi Partai Nasdem, Akbar Faisal, menyoal kebocoran BAP yang telah terjadi beberapa kali setidaknya sejak 2013 lalu. Ia mencatat sedikitnya lima BAP yang bocor ke publik.

"Pembocor BAP itu ternyata ada pasalnya di KUHP. Apa proses yang telah dilakukan? Karena menurut catatan, itu sudah berlangsung sejak 2013 Februari pada kasus Anas Urbaningrum," kata Akbar.

 

Seperti diketahui, BAP Anas Urbaningrum bocor ke publik. Saat itu, KPK membentuk komisi etik untuk menelusuri sumber kebocoran. 

Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif mengatakan, kebocoran tersebut belum tentu bersumber dari internal KPK.

Laode mencontohkan surat dakwaan. Setelah mendapat laporan terkait BAP yang bocor ke publik, Pimpinan KPK menggelar rapat untuk mengecek sumber kebocoran tersebut.

Dalam rapat itu, Pimpinan KPK menanyakan kepada jaksa terkait surat dakwaan yang diserahkan kepada kuasa hukum dan pengadilan seminggu sebelum sidang digelar. Dalam lampirannya terdapat BAP.

"Di situlah yang sering keluar ke publik," tutur Laode.

(Baca: Pimpinan KPK Bantah Ada BAP yang Bocor)

Meski begitu, KPK juga terus berupaya agar tidak ada lagi anggapan publik bahwa ada modus pembocoran BAP di internal KPK. Salah satu upayanya adalah mencetak watermark pada kertasnya.

"Jadi mungkin begitu untuk salah satu niatan cara dari kami agar dokumen itu bisa ketahuan (bocor dari mana). Kalau ada watermark bisa jelas," ujar dia.

Kompas TV Sidang lanjutan dugaan korupsi KTP elektronik dengan terdakwa Irman dan Sugiharto di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, diwarnai drama.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

5.791 Personel Polri Dikerahkan Amankan World Water Forum Ke-10 di Bali

5.791 Personel Polri Dikerahkan Amankan World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Golkar Buka Suara soal Atalia Praratya Mundur dari Bursa Calon Walkot Bandung

Golkar Buka Suara soal Atalia Praratya Mundur dari Bursa Calon Walkot Bandung

Nasional
Komisi II DPR Ungkap Kemungkinan Kaji Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Komisi II DPR Ungkap Kemungkinan Kaji Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
PKB-Nasdem Merapat, Koalisi Prabowo Diprediksi Makin 'Gemoy'

PKB-Nasdem Merapat, Koalisi Prabowo Diprediksi Makin "Gemoy"

Nasional
Golkar Sedang Jajaki Nama Baru untuk Gantikan Ridwan Kamil di Pilkada DKI Jakarta

Golkar Sedang Jajaki Nama Baru untuk Gantikan Ridwan Kamil di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
DPR Segera Panggil KPU untuk Evaluasi Pemilu, Termasuk Bahas Kasus Dugaan Asusila Hasyim Asy'ari

DPR Segera Panggil KPU untuk Evaluasi Pemilu, Termasuk Bahas Kasus Dugaan Asusila Hasyim Asy'ari

Nasional
Sinyal 'CLBK' PKB dengan Gerindra Kian Menguat Usai Nasdem Dukung Prabowo-Gibran

Sinyal "CLBK" PKB dengan Gerindra Kian Menguat Usai Nasdem Dukung Prabowo-Gibran

Nasional
Jadi Presiden Terpilih, Prabowo Tidak Mundur dari Menteri Pertahanan

Jadi Presiden Terpilih, Prabowo Tidak Mundur dari Menteri Pertahanan

Nasional
Polri: Hingga April 2024, 1.158 Tersangka Judi Online Berhasil Ditangkap

Polri: Hingga April 2024, 1.158 Tersangka Judi Online Berhasil Ditangkap

Nasional
Ganjar Bilang PDI-P Bakal Oposisi, Gerindra Tetap Ajak Semua Kekuatan

Ganjar Bilang PDI-P Bakal Oposisi, Gerindra Tetap Ajak Semua Kekuatan

Nasional
Nasdem Resmi Dukung Prabowo-Gibran, Elite PKS dan PKB Bertemu

Nasdem Resmi Dukung Prabowo-Gibran, Elite PKS dan PKB Bertemu

Nasional
Ahmad Ali Akui Temui Prabowo untuk Cari Dukungan Maju Pilkada Sulteng

Ahmad Ali Akui Temui Prabowo untuk Cari Dukungan Maju Pilkada Sulteng

Nasional
PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

Nasional
Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Nasional
Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com