Menteri Agama Minta Ormas Tak Kerahkan Massa ke TPS

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin meminta agar tak ada pengerahan massa ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) di hari pencoblosan Pilkada DKI Jakarta putaran kedua.

Hal itu disampaikan Lukman menanggapi rencana Tamasya Al Maidah yang dipelopori sejumlah ormas keagamaan.

Mereka mengajak orang dari luar Jakarta untuk menjaga TPS pada Pilkada DKI putaran kedua, 19 April 2017.

"Saya pikir keamanan semua TPS kita serahkan kepada mereka-mereka yang memiliki kewenangan untuk menjaga TPS. Jadi kita percayakan betul kepada kepolisian kita, kepada TNI bahwa secara penuh akan mendukung penuh keamanan di TPS-TPS itu," kata Lukman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/4/2017).

Selain itu, Lukman mengatakan, penyelenggara pemilu seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tentu sudah mengantisipasi bila nantinya terjadi kecurangan di TPS.

Terlebih, kata Lukman, masing-masing tim pasangan calon juga telah menggerakan relawannya untuk memantau proses pemungutan dan penghitungan suara.

Sehingga masyarakat yang sejatinya tak bertugas di TPS dapat mempercayakan proses pemungutan dan penghitungan suara kepada pihak yang berwenang.

"Jadi tidak perlu mengerahkan massa, apalagi yang secara berlebihan, secara demonstratif. Itu justru kekhawatiran kita akan menimbulkan kerawanan-kerawanan yang tidak perlu," lanjut Lukman.

Sebelumnya, Ketua Panitia Tamasya Al Maidah Ansufri ID Sambo menyebut sekitar 1,3 juta orang akan dilibatkan dalam kegiatan Tamasya Almaidah ke tempat pemungutan suara (TPS) di waktu pencoblosan pada 19 April 2017.

(Baca: Tamasya Al Maidah Ingin Libatkan 1,3 Juta Orang untuk Jaga TPS)

Ansurfi mengatakan, 1,3 juta orang yang ia perkirakannya ikut Tamasya Al Maidah ini akan disebarkan untuk memantau TPS diseluruh DKI. Seperti diketahui, ada 13.000 lebih TPS di Jakarta untuk putaran kedua Pilkada DKI.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Boy Rafli Amar mengatakan, tugas pengawasan dan pengamanan tempat pemungutan suara dalam pemilu merupakan tanggungjawab petugas keamanan dan pengawas pemilu.

(Baca: Polisi Imbau Masyarakat Tidak Ikut "Tamasya Al Maidah")

Menurut dia, tak perlu ada aksi khusus untuk mengawal proses pencoblosan hingga penghitungan suara.

Apalagi, sampai mengerahkan massa dari luar Jakarta. "Petugas-petugas di TPS kan sudah ada. Tolong dipercayakan saja, ada unsur polisi, TNI, dan linmas," ujar Boy di kompleks Mabes Polri, Jakarta, Senin (17/4/2017).