JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri menyerukan digelarnya kembali Konferensi Asia Afrika (KAA) kedua.
Hal itu ditegaskan Megawati melalui pidatonya mewakili keluarga proklamator Ir. Soekarno dalam acara peringatan Konferensi Asia-Afrika (KAA) di Istana Negara, Jakarta, Selasa (18/4/2017).
"Saya berharap suatu saat di tanggal yang sama dengan hari ini kita dapat bertemu kembali. Konferensi Asia Afrika yang berikutnya," ujar Megawati.
(baca: Saat Megawati Diapit oleh Jokowi-JK...)
Megawati melihat bahwa zaman sudah berubah. Dunia saat ini sudah saling terkoneksi akibat globalisasi dan pasar bebas.
Di sisi lain, negara-negara di Asia Afrika masih diliputi sejumlah persoalan. Salah satu yang menjadi sorotan adalah konflik antarsaudara.
"Benar kita telah merdeka. Tapi lihat ke dalam negeri kita masing-masing. Di beberapa negara lintas Asia Afrika terjadi konflik. Ada yang disebabkan perebutan wilayah atau percikan isu SARA yang mengarah ke isu disintegerasi," ujar Megawati.
"Bahkan terkadang argumentasi masing-masing agama, tindakan penghilangan nyawa manusia dianggap sebagai kebenaran," lanjut dia.
(baca: Megawati Sebut Kemerdekaan Palestina Utang Konferensi Asia Afrika)
Hasil KAA 18 hingga 24 April 1955 bernama Dasasila Bandung, kata Megawati, harus dilanjutkan oleh negara-negara pengikut KAA untuk merespons persoalan yang terjadi di era saat ini.
"Sudah saatnya kita menggunakan peristiwa sejarah KAA sebagai sebuah pisau tajam, yaitu pisau analisis. Mari kita bersama merumuskan definisi problem yang lahir di abad 21. Putuskan bersama langkah dan strategi," ujar Megawati.
"Sudah saatnya kita bertindak bersama Dasasila Bandung yang telah dinyalakan para pemimpin kita di abad 20," lanjut dia.
Pada akhir pidatonya, Megawati mengutip kembali pesan yang pernah dilontarkan Bung Karno dalam pidato KAA 62 tahun silam.
"Hidup dan biarkan hidup. Bersatulah dalam keberagaman. Live and let live, Unity in Diversity," tutup Megawati.
Hadir dalam acara itu, Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Jusuf Kalla, jajaran menteri Kabinet Kerja serta sejumlah utusan negara-negara yang mengikuti KAA.