Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Berpotensi Sebabkan Konflik, Polri Ingatkan Survei Bukan Hasil Mutlak

Kompas.com - 17/04/2017, 12:49 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Divisi Humas Polri Irjen Boy Rafli Amar mengimbau masyarakat agar bijak menyikapi hasil survei maupun hitung cepat dalam penghitungan suara Pilkada DKI Jakarta putaran kedua.

Menurut dia, hasil survei tak bisa dijadikan patokan bahwa calon tertentu akan memenangkan kontestasi politik tersebut.

"Kalau survei katakan calon ini pemenang, mohon publik bijak dan yang dapat diyakini adalah hasil proses penghitungan yang resmi dilakukan lembaga yang punya tugas sesuai undang-undang," ujar Boy di kompleks Mabes Polri, Jakarta, Senin (17/4/2017).

Masyarakat, kata Boy, harus menunggu penghitungan resmi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mendapatkan hasil riil. Sementara hasil survei hanya mengambil sampel dari 13.000 tempat pemungutan suara yang tersebar di Jakarta.

"Hasil survei bukan sebuah kepastian. Masyarakat harus diberi pemahaman soal ini," kata Boy.

(Baca juga: Kapolri Larang Pengerahan Massa Jelang Pencoblosan Pilkada DKI Jakarta)

Boy juga meminta lembaga survei untuk mencerahkan masyarakat agar tak menjadikan hasil penghitungannya sebagai acuan.

Sebab, dari pengalaman sebelumnya, hasil penghitungan tersebut berpotensi memunculkan gesekan antara pasangan pendukung calon ataupun calon itu sendiri. Padahal, hasil resmi dari KPU belum dirilis.

"Polri melihat potensi itu sebagai potensi yang tidak menguntungkan dalam berjalannya demokrasi yang kondusif dan aman," kata Boy.

Pilkada DKI Jakarta putaran kedua akan digelar Rabu (19/4/2017). Dua calon yang akan berhadapan yakni pasangan calon nomor urut dua Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat, serta pasangan calon nomor urut tiga Anies Baswedan dan Sandiaga Uno.

(Baca juga: Mendagri: Jangan karena Pilkada, Warga DKI Terpecah)

Kompas TV Masa Tenang Pilkada Jadi Kesempatan Warga Timbang Pilihan
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Terseretnya Nama Jokowi di Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Terseretnya Nama Jokowi di Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Nasional
Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Nasional
Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Nasional
Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Nasional
Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Nasional
Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Nasional
Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Nasional
Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com