Kapolri Larang Pengerahan Massa Jelang Pencoblosan Pilkada DKI Jakarta

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Kepolisian RI (Kapolri) Jenderal Tito Karnavian memerintahkan kepada seluruh jajaran Kapolda di Jawa dan Sumatera untuk mengeluarkan larangan pengerahan massa dalam jumlah besar jelang pencoblosan putaran kedua Pilkada DKI Jakarta.

Hal tersebut dia ungkapkan usai rapat koordinasi khusus tingkat menteri di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Senin (17/4/2017).

"Saya sudah perintahkan Kapolda-Kapolda, baik Kapolda Lampung di Sumatera untuk melarang dan membuat maklumat menindaklanjuti maklumat Kapolda Metro Jaya. Kapolda lain harus mengeluarkan maklumat melarang," ucap Tito Karnavian.

"Kalau berangkat ke Jakarta dalam rangka pilkada atau politik bukan ibadah, saya perintahkan Kapolda gunakan diskresi dan amankan. Periksa mereka mau ke mana," kata dia.

Tito menuturkan, saat ini kepolisian sudah menerima informasi terkait rencana pengerahan massa untuk mengamankan TPS saat putaran kedua Pilkada DKI Jakarta.

Menurut Tito, hal tersebut justru akan memberikan kesan intimidasi kepada para pemilih, baik secara psikis maupun psikologis. Dalam sebuah negara demokrasi, kata Tito, pemilih harus bebas dari rasa takut.

"Ada rencana beberapa gerakan massa dari luar, dengan alasan macam-macamlah. Dari kampanye dan mengawasi kecurangan. Ya salah satunya tamasya (Al-Maidah). Prinsipnya, kami tidak ingin ada pengelompokan massa di TPS," kata Tito.

"Karena sistem pengamanan di TPS punya pengamanan sendiri. Ada Panwaslu, Bawaslu, ada saksi dan pengamat independen serta media," ucapnya.

(Baca juga: Ingat, Paslon Harus Siap Menang dan Siap Kalah dalam Pilkada DKI)

Tito menegaskan, saat penyelenggaraan pilkada, kehadiran kelompok massa yang besar pasti akan memberikan kesan intimidasi.

Selain itu, penjagaan TPS oleh kelompok massa akan memengaruhi prinsip kebebasan dan kerahasiaan. Tito pun menjamin polisi akan melakukan pengamanan secara ketat di seluruh TPS yang ada.

"Polri sendiri akan all out, Kapolda saya sudah perintahkan membuat maklumat untuk melarang massa masuk ke Jakarta," ucap Tito.

(Baca juga: Polri: Kami Tak Punya Kepentingan di Pilkada DKI Jakarta, Kecuali...)

Secara khusus, Tito melarang aksi massa yang mendatangi TPS. Sebab, dikhawatirkan massa akan menghadirkan intimidasi terhadap pemilih.

"Kalau jalan-jalan boleh. Tapi untuk datang ke TPS apalagi dalam jumlah yang besar, apalagi membawa intimidasi psikologis, itu sudah kegiatan politik. Itu akan kami tindak tegas dengan diskresi yang ada," ucap Tito.