Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mendikbud: SMK Jangan Sembarangan Buka Program Studi Baru

Kompas.com - 14/04/2017, 21:16 WIB

MALANG, KOMPAS.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy meminta agar pengelola Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) tidak sembarangan membuka program studi (Prodi) baru.

SMK, kata dia, boleh membuka program studi yang sedang digencarkan pemerintah.

"Selain pertanian, perikanan, dan pariwisata, sekarang ini pemerintah terus mendorong SMK untuk membuka prodi terkait industri kreatif," kata Mendikbud ketika melakukan kunjungan kerja di SMK berbasis pesantren An Nur, Bululawang, Kabupaten Malang, Jumat (14/4/2017), seperti dikutip Antara.

Pemilihan keempat program studi yang menjadi fokus pengembangan SMK tersebut, kata dia, berdasarkan arah kebijakan pembangunan ekonomi Indonesia.

Empat sektor unggulan nasional tersebut diproyeksikan akan menyerap tenaga kerja cukup besar.

Guru Besar Universitas Negeri Malang (UM) itu juga menyoroti besarnya potensi yang dimiliki Indonesia, namun belum dimanfaatkan dengan optimal.

"Oleh karena itu, saya berharap SMK menjadi motor penggerak produktivitas bangsa untuk memenangkan persaingan di era globalisasi," ujar Muhadjir.

Mendikbud mencontohkan sektor pariwisata Indonesia yang didukung keunggulan seperti keindahan alam dan keragaman budaya.

Sektor pariwisata masih memerlukan tenaga-tenaga terampil dalam jasa pelayanan dan pengelolaan potensi wisata yang semakin beragam.

Saat ini 60 persen SMK di Indonesia dikelola oleh swasta dan 40 persen sisanya dikelola pemerintah.

Terkait SMK berbasis pesantren, mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) itu mengemukakan SMK tersebut bisa membuat program studi pariwisata.

"Saya mengapresiasi SMK berbasis pesantren ini. Pondok pesantren adalah salah satu contoh cara baik membentuk karakter siswa," ujarnya.

Senada dengan Mendikbud, pimpinan Pondok Pesantren An Nur, K.H. Fahrurrozi mengatakan SMK An Nur tidak hanya mendidik dan membimbing siswa menjadi terampil, tetapi juga memiliki karakter yang religius dan tangguh.

Selain empat sektor unggulan nasional, Direktorat Pembinaan SMK masih terus mengembangkan SMK bidang keahlian teknologi dan rekayasa, serta memperluas dan memeratakan akses melalui fasilitasi pendirian dan pengembangan SMK berbasis komunitas/pondok pesantren.

Selain mengunjungi SMK An Nur, Mendikbud juga mengunjungi SMK Muhammadiyah 7 Gondanglegi, Kabupaten Malang.

Dengan 18 program studi dan lebih dari 2.000 siswa, sekolah ini menjadi salah satu SMK rujukan nasional.

Dalam kunjungannya, Mendikbud juga meresmikan gedung "teaching factory" SMK Muhammadiyah 7.

"Dengan teaching factory, siswa tidak hanya dituntut untuk menguasai kemampuan teknis, tetapi juga sampai pada konsep pengembangan usaha," urainya.

Kompas TV Hari Pertama UN Berbasis Komputer
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

THN Ungkap Praktik Pembatalan Hasil Pemilu Terjadi di Berbagai Negara

THN Ungkap Praktik Pembatalan Hasil Pemilu Terjadi di Berbagai Negara

Nasional
Jelaskan Kenapa Hak Angket Pemilu Belum Berjalan, Fraksi PKB Singgung soal Peran PDI-P

Jelaskan Kenapa Hak Angket Pemilu Belum Berjalan, Fraksi PKB Singgung soal Peran PDI-P

Nasional
Kubu Prabowo Anggap Permintaan Diskualifikasi Gibran Tidak Relevan

Kubu Prabowo Anggap Permintaan Diskualifikasi Gibran Tidak Relevan

Nasional
Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Gugatan Anies-Muhaimin Cacat Formil

Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Gugatan Anies-Muhaimin Cacat Formil

Nasional
Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Nasional
Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Nasional
UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang 'DKI'

UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang "DKI"

Nasional
Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Nasional
Puan Sebut Antarfraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Puan Sebut Antarfraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Nasional
Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Nasional
Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Nasional
Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Nasional
KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

Nasional
Bos Freeport Wanti-wanti RI Bisa Rugi Rp 30 Triliun jika Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Tak Dilanjut

Bos Freeport Wanti-wanti RI Bisa Rugi Rp 30 Triliun jika Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Tak Dilanjut

Nasional
Sidang Sengketa Pilpres, KPU 'Angkat Tangan' soal Nepotisme Jokowi yang Diungkap Ganjar-Mahfud

Sidang Sengketa Pilpres, KPU "Angkat Tangan" soal Nepotisme Jokowi yang Diungkap Ganjar-Mahfud

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com