Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

DPR Protes Terkait Novanto, Wapres Ingatkan KPK Tak Bisa Diintervensi

Kompas.com - 12/04/2017, 15:57 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com – Wakil Presiden Jusuf Kalla mengingatkan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan salah satu lembaga independen yang ada di Indonesia.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, tak ada satu pun pihak yang dapat mengintervensi lembaga antikorupsi tersebut.

“Presiden pun tentu enggak bisa intervensi, DPR juga tentu tidak bisa,” kata Kalla di Universitas Indonesia, Salemba, Jakarta Pusat, Rabu (12/4/2017).

(Baca: Jika Halangi Penyidikan Novanto, DPR Dapat Dijerat UU Tipikor)

Kalla menanggapi rencana DPR melayangkan surat keberatan kepada Presiden Joko Widodo, menyusul dicegahnya Ketua DPR Setya Novanto ke luar negeri.

Pencegahan itu dilakukan setelah sebelumnya Novanto diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi proyek pengadaan e-KTP.

Kalla berharap, semua pihak menghargai proses hukum yang tengah dijalankan KPK.

Ia pun optimistis rencana DPR melayangkan surat ke Presiden tak akan menimbulkan kegaduhan politik.

“Parlemen itu sangat menghormati hukum,” ujarnya.

Surat keberatan yang hendak dilayangkan DPR, awalnya merupakan nota keberatan yang diajukan Fraksi Golkar.

Namun, nota keberatan itu berubah menjadi surat resmi kelembagaan setelah disepakati dalam rapat Badan Musyawarah DPR, Selasa (11/4/2017) malam.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyatakan, ada tiga pertimbangan yang mendasari keinginan DPR melayangkan surat ke Presiden.

Pertama, Novanto memiliki posisi penting dan strategis dalam struktur ketatanegaraan Indonesia, yakni Ketua DPR.

Di dalam UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 disebutkan bahwa Ketua DPR juga menjalankan fungsi diplomatis yang masif.

(Baca: Novanto Dicegah ke Luar Negeri, DPR Akan Protes ke Jokowi)

Kedua, politisi PKS itu juga menyinggung alasan KPK mengajukan permohonan pencegahan ke Direktorat Jenderal Imigrasi, yaitu untuk memudahkan proses pemeriksaan.

Menurut dia, Novanto selama ini cukup kooperatif. Selain itu, ia menambahkan, pencegahan Novanto juga dianggap dapat mencoreng citra DPR.

Novanto sebelumnya menyatakan mendukung segala proses hukum yang dilakukan KPK. Ia mengaku siap jika KPK memerlukan keterangannya. Sekalipun dalamUU MD3 disebutkan bahwa pemanggilan anggota Dewan harus melalui izin Presiden. 

Kompas TV Tanggapan Setnov Soal Dicegah ke Luar Negeri
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Golkar Tegaskan Belum Ada Upaya Revisi UU MD3 demi Kursi Ketua DPR

Golkar Tegaskan Belum Ada Upaya Revisi UU MD3 demi Kursi Ketua DPR

Nasional
Tak Ada Anwar Usman, MK Diyakini Buat Putusan Progresif dalam Sengketa Pilpres

Tak Ada Anwar Usman, MK Diyakini Buat Putusan Progresif dalam Sengketa Pilpres

Nasional
Gibran Dampingi Prabowo ke Bukber Golkar, Absen Saat Acara PAN dan Demokrat

Gibran Dampingi Prabowo ke Bukber Golkar, Absen Saat Acara PAN dan Demokrat

Nasional
Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Nasional
Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Nasional
Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

Nasional
Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Nasional
Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Nasional
Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Nasional
Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com