Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Dinilai Terlambat Tangani Novel Baswedan

Kompas.com - 11/04/2017, 21:17 WIB
Lutfy Mairizal Putra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak menilai pemerintah terlambat bereaksi terhadap aksi teror yang dialami penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan.

Novel mendapat serangan fisik dengan penyiraman yang diduga air keras ke arah mata usai salat subuh di Masjid Jami Al Ihsan, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Selasa (11/4/2017) pagi.

"Saya ingin menyampaikan pesan penting kepada Presiden Joko Widodo dan negara. Kami menyayangkan reaksi negara yang terlambat terhadap aparatur negara yang diteror seperti ini," kata Dahnil usai menjenguk Novel di Rumah Sakit Mata Jakarta Eyes Center Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (11/4/2017).

(Baca: Penyerangan Novel Baswedan Tak Akan Ganggu Kerja KPK)

 

Dahnil mengatakan, keterlambatan sikap negara terlihat dari penanganan kondisi Novel. Pemerintah, kata dia, tidak memberikan bantuan penanganan kesehatan Novel.

"Mas Novel dirujuk ke sini bukan atas rekomendasi dan tindakan cepat dari negara. Tapi justru keluarga yang bertanya. Kebetulan tadi pagi keluarga tanya ke saya. Karena saya pernah mengalami hal serupa," ucap Dahnil.

(Baca: Bambang Widjojanto Duga Penyerangan Novel Terkait Kasus E-KTP)

Menurut Dahnil, pemerintah seharusnya menurunkan tim dokter terbaik untuk menangani kesehatan mata Novel.

 

Terlebih, kekerasan yang dialami Novel bukanlah terjadi untuk pertama kalinya.

"Hampir tiga kali dia ditabrak. Karena novel sering berganti pola keberangkatan. Kadang naik motor, kadang naik taksi online dan sebagainya. Cuma yang tidak berubah itu, yaitu shalat Subuh berjamaah di masjid dekat rumahnya," ujar Dahnil.

Kompas TV Ketua KPK Tak Bantah Spekulasi Teror Terhadap Novel

 

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com