BNPT Dalami Keterlibatan Anggota DPRD Pasuruan dalam Kelompok Radikal

JAKARTA, KOMPAS.com - Aparat penegak hukum tidak mau menduga-duga mengenai keterlibatan anggota DPRD Kabupaten Pasuruan dari Partai Keadilan Sejahtara, Muhammad Nadir Umar, dalam kelompok radikal.

Saat ini, aparat penegak hukum lebih memilih melakukan pendalaman terlebih dahulu terhadap dugaan tersebut, setelah Nadir dideportasi saat berada di perbatasan Turki-Suriah.

"Kan itu baru sebatas dugaan-dugaan. Mesti dilihat hasil pemeriksaan," ujar Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Suhardi Alius di Kompleks Istana Presiden, Senin (10/4/2017).

Suhardi mengatakan, aparat mesti teliti serta hati-hati sebelum menyimpulkan apa benar Nadir terlibat kelompok radikal.

"Bukannya kami tidak bisa mengambil kesimpulan itu. Tapi karena masih pendalaman oleh teman-teman Densus 88 (Detasemen Khusus 88 Antiteror Polri). Nanti bisa salah kalau kami mengambil kesimpulan itu," ujar Suhardi Alius.

Suhardi mengatakan, yang pasti, polisi sudah memeriksa Muhammad Nadir. Keberadaan Nadir pun dipantau oleh aparat hukum.

Selain mendalami keterangan Nadir, polisi juga mendalami yayasan yang digunakan Nadir untuk menyalurkan bantuan bagi pengungsi Palestina di Turki dan Lebanon.

Polisi ingin mengetahui apakah penyaluran bantuan melalui yayasan itu merupakan modus pembiayaan bagi kelompok radikal atau bukan.

Suhardi Alius mengatakan bahwa banyak kasus pembiayaan kelompok radikal berkedok yayasan bantuan kemanusiaan. Oleh sebab itu, penyelidikan soal latar belakang yayasan tersebut juga penting untuk mengungkap perkara ini.

"Banyak motifnya humanitarian atau bantuan kemanusiaan, tapi ternyata untuk foreigner (orang asing) yang kemudian menjadi fighter," ujar Suhardi.

Otoritas Turki sebelumnya mendeportasi dua orang warga negara Indonesia pada Sabtu (8/4/2017) kemarin karena masuk ke perbatasan Suriah.

(Baca: Anggota DPRD Fraksi PKS Dideportasi karena Masuk Perbatasan Turki-Suriah)

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Rikwanto menjelaskan, WNI pertama bernama Muhammad Nadir Umar, anggota DPRD Kabupaten Pasuruan dari Partai Keadilan Sejahtara. Dia dideportasi di Bandara Juanda, Sidoarjo.

Sementara WNI kedua bernama Budi Mastur, berstatus usaha swasta dan aktif di LSM Forum Dakwah Nusantara. Budi diketahui dideportasi melalui Bandara Husein Sastra Negara Bandung.

Sedangkan, Presiden PKS Sohibul Iman mengaku terkejut dengan pemberitaan tersebut. PKS akan terus mendalami permasalahan tersebut, baik dari informasi internal partai maupun dari pihak kepolisian.

Ia juga mengatakan, pengurus partai sama sekali tidak mengetahui kepergian Nadir ke luar negeri.

(Baca: Kadernya Dideportasi di Perbatasan Turki-Suriah, Ini Tanggapan PKS)