Soal Kisruh DPD, Menkumham Hormati Putusan MA

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly tidak berkomentar banyak saat ditanya wartawan soal keabsahan kepemimpinan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Selaku mitra kerja DPD, Yasonna mengatakan bahwa pemerintah menyerahkan sepenuhnya persoalan dualisme kepemimpinan kepada lembaga perwakilan daerah tersebut.

"Oh yang soal itu, ya kita serahkan saja kan. Legalitasnya, kan ada pandangan-pandangan, dua pandangan. Ada yang mengatakan sah, ada yang protes. Silakan saja," kata Yasonna saat ditemui di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Senin (10/4/2017).

Ia melanjutkan, dalam hal ini, pemerintah sepenuhnya menghormati langkah Mahkamah Agung (MA) yang telah memandu pembacaan sumpah jabatan Oesman Sapta Odang selaku Ketua DPD dan Nono Sampono serta Darmayanti Lubis selaku Wakil Ketua DPD.

Kendati demikian, Yasonna juga mempersilakan pimpinan DPD yang lama, yakni Farouk Muhammad dan GKR Hemas yang masih mempermasalahkan keabsahan kepemimpinan Oesman Sapta, Nono, dan Darmayanti.

"Kita lihat saja, kita lihat. Kan sekarang sudah disumpah oleh MA. Ya kan ini (keabsahan pimpinan baru) belum kami kaji. Tapi kan beberapa pandangan demikian (menyatakan sah)," ujar politisi PDI-P itu.

(Baca juga: Peneliti Formappi: Marwah DPD Dikalahkan Kepentingan Politik)

Sebelumnya terjadi kekisruhan dalam pergantian kepemimpinan di DPD. Wakil Ketua DPD yang lama, Farouk Muhammad dan GKR Hemas masih merasa menjadi pimpinan yang sah.

Keduanya mengacu pada putusan MA yang telah membatalkan Peraturan Tata Tertib DPD Nomor 1 Tahun 2016 dan 2017 yang menjadi dasar hukum pemilihan pimpinan baru.

Namun pada 4 April 2017, MA justru memandu sumpah jabatan ketiga Pimpinan DPD baru.

(Baca juga: Senator DPD Sebut Ada Pimpinan yang Pernah Datangi Kemenkumham Minta Cabut Tatib)