JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi I DPR, Sukamta, meminta Pemerintah Indonesia berperan lebih aktif menggalang dukungan berbagai negara untuk untuk penghentian konflik di Suriah.
Hal itu disampaikan Sukamta menanggapi serangan senjata kimia di kawasan Khan Sheikhoun, Suriah yang menewaskan 58 orang, dan juga serangan rudal Amerika Serikat (AS) sebagai respons balasan atas serangan senjata kimia.
Sukamta menilai perang Suriah telah bergerak ke arah yang semakin buruk dengan kehadiran Rusia. Apalagi, sebelumnya Amerika Serikat (AS) dan beberapa negara Eropa dan Timur Tengah terlibat dalam konflik tersebut.
"Kehadiran berbagai negara ke Suriah ini tidak dalam motif misi perdamaian, tetapi dalam kerangka membantu secara militer ke berbagai faksi yang bertikai. Hal ini yang membuat Suriah terus bergejolak," ujar Sukmata melalui keterangan tertulis, Jumat (7/4/2017).
Ia menilai Indonesia memiliki kewajiban untuk terlibat aktif memulai resolusi perdamaian di Suriah. Dengan prinsip politik luar negeri bebas-aktif, Indonesia dinilai bisa mencairkan komunikasi di antara mereka semua.
Selain itu, Indonesia juga dinilai memiliki hubungan baik dengan AS, Rusia, dan beberapa negara Timur Tengah yang terlibat konflik di Suriah,
"Karena itulah secara khusus Indonesia bisa ikut mendesak PBB untuk selenggarakan sidang umum dengan agenda penghentian konflik di Suriah," kata politisi PKS itu.
Sebelumnya, melalui Kementerian Luar Negeri, Pemerintah Indonesia mengutuk serangan gas beracun terhadap warga sipil di Suriah.
(Baca: Indonesia Kutuk Serangan Gas Beracun di Suriah)
Indonesia juga menyampaikan keprihatinan atas serangan rudal yang dilacarkan Amerika Serikat (AS) ke Suriah pada Kamis malam (6/4/2017) waktu setempat.
Pemerintah Indonesia meminta kepada semua pihak untuk dapat menahan diri dan menghentikan seluruh tindak kekerasan.
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi terus berkoordinasi dengan Wakil Tetap RI di PBB.
(Baca: Indonesia Minta PBB Merespons Serangan AS ke Suriah)