Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fahri Hamzah: Seharusnya Presiden Hadir untuk Perjelas Posisi DPD

Kompas.com - 05/04/2017, 16:48 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com – Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai, kisruh yang terjadi di Dewan Perwakilan Daerah dapat menjadi pintu masuk untuk membenahi posisi kelembagaan lembaga tersebut.

Presiden Joko Widodo diharapkan turun langsung untuk memberikan posisi yang lebih tegas bagi DPD.

“Karena DPD itu kan apapun dipilih oleh rakyat langsung, tetapi oleh UU itu tidak diberikan kewenangan yang memadai. Jadi dia akhirnya menjalankan hanya fungsi simbolik,” kata Fahri, seusai menghadiri Seminar Nasional Nahdlatul Wathan, di Universitas Negeri Jakarta, Rabu (5/4/2017).

Menurut Fahri, posisi DPD anomali dan membingungkan.

Di satu sisi, anggota DPD dipilih secara langsung dalam proses pemilihan umum. Dengan demikian, kata dia, DPD seharusnya memiliki wewenang seperti DPR. 

(Baca: Pidato di Acara Nahdlatul Wathan, Wapres Singgung Ricuh DPD)

Akan tetapi, di sisi lain, wewenang DPD justru dibatasi. Pembatasan wewenang itu diatur di dalam Pasal 22D UUD 1945.

“Tapi, kalau misalnya tidak diberikan kewenangan kenapa musti dipilih oleh rakyat? Angkat saja oleh gubernur atau DPRD, itu cukup. Nah akhirnya itu yang membuat posisi DPD ini menjadi tidak jelas sekarang ini,” ujar dia. 

Fahri menambahkan, kekacauan yang terjadi di DPD secara etika telah melukai etika kelembagaan. 

Oleh karena itu, perlu ketegasan sikap pemerintah untuk mengakhiri persoalan di DPD.

“Nah saya memohon perhatian Presiden, apalagi sekarang dengan ada konflik seperti ini harusnya ada rumusan gitu,” kata dia.

Kisruh di DPD terjadi saat proses pergantian pimpinan lembaga tersebut. Posisi dua Wakil Ketua DPD, Farouk Muhammad dan GKR Hemas akhirnya digantikan Nono Sampono dan Damayanti Lubis.

(Baca: Langgar Putusan soal Kursi Pimpinan DPD, Kredibilitas MA Dinilai Hancur)

Sementara, Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang terpilih sebagai Ketua DPD.

Perwakilan Mahkamah Agung memandu ketiganya mengucapkan sumpah jabatan pimpinan DPD pada Selasa kemarin.

Kompas TV Usai Kisruh, DPD RI Pilih Ketua Baru Secara Aklamasi
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com