Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ditanya soal Politik Uang, Ini Jawaban Para Calon Komisioner Bawaslu

Kompas.com - 04/04/2017, 17:19 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Banyak hal yang didalami Komisi II DPR terhadap calon komisioner Badan Pengawas Pemilu dalam uji kepatutan dan kelayakan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/3/2017).

Salah satunya adalah terkait politik uang yang marak terjadi setiap kali ada pemilihan kepala daerah atau pemilihan umum.

Salah satu calon komisioner Bawaslu, Ratna Dewi Pettalolo mengatakan, politik uang memang masih marak terjadi.

Menurut dia, perlu ada perbaikan dari sisi regulasi dan pengawasan.

"Politik uang ini memang sudah jadi penyakit tahunan yang belum bisa kita cari solusinya. Maka yang paling penting perbaikan regulasi," kata Ratna.

Ratna mengatakan, saat ini sebenarnya sudah ada peraturan Bawaslu mengenai diskualifikasi calon yang melakukan politik uang.

Namun, politik uang itu harus dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif. 

Terstruktur melibatkan aparat struktural, yaitu aparat pemerintah, penyelenggara pemilihan, dan tim kampanye.

Sementara sistematis artinya perbuatan direncanakan secara matang, tersusun, dan rapi.

Sedangkan masif adalah pelanggaran terjadi secara luas dalam satu atau beberapa tahapan pemilihan dan berdampak pada hasil pemilihan.

Ratna menilai, masih adanya batasan itu membuat Bawaslu kesulitan melakukan pengawasan dan penindakan di lapangan.

"Kita punya semangat yang luar biasa untuk melakukan diskualifikasi. Tapi konsep aturannya harus diformulasi lagi," ucap Ratna.

Calon Komisioner Bawaslu lainnya, Abdullah, menilai, aturan mengenai diskualifikasi calon yang melakukan politik uang sudah cukup baik.

Hanya, dibutuhkan ketegasan dari Bawaslu untuk membuktikan politik uang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif untuk bisa mengimplementasikan aturan tersebut.

"Ada kewenangan Bawaslu yang terjadi praktik politik uang terstruktur, maka itu hukumnya di diskualifikasi. Itu yang harus dilakukan," ucapnya.

Sementara, calon lainnya, Abhan, menilai, akan lebih baik jika Bawaslu membuat sistem yang bisa mencegah politik uang sejak awal.

Misalnya, dari awal Bawaslu bisa meminta para calon untuk memperjelas dana kampanye yang akan digunakan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com