Kemenag: Badan Pengelola Keuangan Haji Terbentuk Agustus 2017 - Kompas.com

Kemenag: Badan Pengelola Keuangan Haji Terbentuk Agustus 2017

Kompas.com - 04/04/2017, 15:03 WIB
Manusia menyemut beribadah dan melakukan tawaf mengelilingi Kabah, bangunan suci di Masjidil Haram, di Kota Makkah, Arab Saudi, bagian dari kegiatan haji, 8 Oktober 2013. Lebih dari dua juta muslim tiba di kota suci ini untuk ibadah haji tahunan.AFP PHOTO / FAYEZ NURELDINE Manusia menyemut beribadah dan melakukan tawaf mengelilingi Kabah, bangunan suci di Masjidil Haram, di Kota Makkah, Arab Saudi, bagian dari kegiatan haji, 8 Oktober 2013. Lebih dari dua juta muslim tiba di kota suci ini untuk ibadah haji tahunan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Pengelolaan Keuangan Haji Kementerian Agama Ramadhan Harisman mengatakan, Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH), diharapkan bisa terbentuk pada Agustus tahun ini.

"Kita sedang menantikan Keputusan Presiden (Keppres) saja," kata Ramadhan seperti dikutip Antara, Selasa (4/4/2017).

Ramadhan mengatakan, tim Panitia Seleksi (Pansel) BPKH sudah berkerja maksimal dan nama-nama hasil seleksi sudah diserahkan kepada Presiden Joko Widodo.

"Kita tinggal menunggu," ujar Ramadhan.

Sementara itu 10 nama untuk mengisi jabatan di Dewan Pengawas BPKH sudah berada di DPR RI untuk menjalani proses uji kelayakan dan kepatutan.

"Jika semua berjalan mulus, Pak Menteri (Agama) berharap pada Agustus tahun ini sudah terbentuk," kata dia.

Dari 14 orang calon akan dipilih sebanyak tujuh orang untuk mengisi jabatan di BPKH.

Sementara dari 10 nama yang menjalani uji kelayakan dan kepatutan di DPR, akan disaring sebanyak lima orang. Mereka akan ditempatkan di Dewan Pengawas BPKH.

Ramadhan tak menyebut nama-nama calon yang akan mengisi jabatan di Dewan Pengawas dan BPKH.

Namun yang pasti, kata dia, proses pembentukan hingga beroperasinya BPKH relatif panjang.

Sebab, setelah BPKH terbentuk dan ditetapkan melalui Kepres, keuangan Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah harus diaudit terlebih dahulu oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Setelah itu dilakukan lagi audit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Pendirian BPKH merupakan amanat Undang-Undang (UU) No.34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan, yang seharusnya sudah dibentuk setahun berikutnya setelah diundangkan.

(Baca: Menag Sebut BPKH Akan Diisi Tenaga Profesional Keuangan dan Investasi)

BPKH diharapkan dapat memberikan dampak bagi peningkatan kualitas penyelenggaraan haji. Badan ini juga diharapkan mengelola keuangan haji lebih efisien dan rasional.

Ke depan, Kemenag tak lagi terlibat dalam pengelolaan keuangan haji. Ditjen PHU lebih banyak terlibat pada manajemen dan operasional penyelenggaraan ibadah haji.

Ramadhan memastikan, badan keuangan haji tersebut akan diisi sosok profesional dan berintegritas dalam mengelola keuangan.

Dipastikan pula, selama masa peralihan dari Ditjen PHU ke BPKH, operasional keuangan haji tidak akan terganggu.

Kompas TV Ongkos Naik Haji 2017 Ditetapkan Rp 34,9 Juta

Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
EditorKrisiandi
Komentar

Close Ads X
Close [X]
Radio Live Streaming
Sonora FM • Motion FM • Smart FM