Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sekjen PDI-P Sebut Pengganti Megawati Harus Trah Soekarno

Kompas.com - 04/04/2017, 07:16 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyebutkan, pengganti Megawati Soekarnoputri sebagai ketua umum harus berasal dari trah atau keturunan Soekarno.

Hal ini disampaikan Hasto dalam acara Satu Meja yang ditayangkan Kompas TV, Senin (3/4/2017).

Awalnya, pembawa acara Budiman Tanuredjo menanyakan mekanisme internal PDI-P apabila Megawati benar-benar "pensiun".

Megawati sebelumnya mengungkapkan keinginan untuk pensiun saat menghadiri acara Banteng Muda Indonesia beberapa waktu lalu.

Hasto mengungkapkan, ada kesepakatan pada Kongres PDI-P di Bali tahun 2015 lalu, bahwa Megawati mengusulkan penggantinya.

Kongres akan menyatakan setuju atau tidak setuju terhadap calon yang diusulkan Megawati itu.

"Kongres yang lalu menetapkan bahwa Ibu Megawati lah yang nantinya mengusulkan ketumnya, untuk ditetapkan di dalam kongres. Itu mekanisme," kata Hasto.

(Baca: Cerita Megawati yang Terus Jadi Ketum PDI-P dan Keinginan Pensiun)

Hasto lalu berbicara mengenai PDI-P yang tidak bisa lepas dari ideologi Bung Karno, sosok proklamator yang juga ayah Megawati.

Ia menyebutkan, partainya sudah melakukan survei internal dan 84 persen kader menyatakan bergabung ke PDI-P karena ingin menyatukan diri dengan ide, gagasan, dan cita-cita Bung Karno.

"Sehingga Bung Karno dan Bu Mega sebagai perekat kesadaran, motif, kenapa mereka mau bergabung dengan PDI-P," ujar Hasto. 

Hasto juga membenarkan saat ditanya apakah Ketua Umum PDI-P pengganti Megawati harus trah Soekarno.

Ia mengatakan, Soekarno dan keluarganya memang mendapatkan tempat istimewa di PDI-P dan menjadi bagian dari genetika partai.

"Iya (harus trah Soekarno), dari survei yang kami lakukan dan saat turun ke bawah kesadarannya sepeti itu," ujar Hasto.

Ada beberapa keturunan Soekarno yang aktif berkarir di partai berlambang banteng.

Halaman:


Terkini Lainnya

Idrus Marham Sebut Jokowi-Gibran ke Golkar Tinggal Tunggu Peresmian

Idrus Marham Sebut Jokowi-Gibran ke Golkar Tinggal Tunggu Peresmian

Nasional
Logo dan Tema Hardiknas 2024

Logo dan Tema Hardiknas 2024

Nasional
Nasdem Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, Nasib Koalisi Perubahan di Ujung Tanduk

Nasdem Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, Nasib Koalisi Perubahan di Ujung Tanduk

Nasional
PKS Undang Prabowo ke Markasnya, Siap Beri Karpet Merah

PKS Undang Prabowo ke Markasnya, Siap Beri Karpet Merah

Nasional
Selain Nasdem, PKB Juga Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Selain Nasdem, PKB Juga Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
BRIN Bahas Pengembangan Satelit untuk Waspadai Permasalahan Keamanan Antariksa

BRIN Bahas Pengembangan Satelit untuk Waspadai Permasalahan Keamanan Antariksa

Nasional
Nasdem dukung Prabowo-Gibran, Golkar Tak Khawatir Jatah Menteri Berkurang

Nasdem dukung Prabowo-Gibran, Golkar Tak Khawatir Jatah Menteri Berkurang

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Hasto Kristiyanto dan Hadirnya Negara Kekuasaan

GASPOL! Hari Ini: Hasto Kristiyanto dan Hadirnya Negara Kekuasaan

Nasional
Kumpulkan 777 Komandan Satuan, KSAD: Jangan Hanya 'Copy Paste', Harus Bisa Berinovasi

Kumpulkan 777 Komandan Satuan, KSAD: Jangan Hanya "Copy Paste", Harus Bisa Berinovasi

Nasional
Bertemu Pratikno, Ketua Komisi II DPR Sempat Bahas Penyempurnaan Sistem Politik

Bertemu Pratikno, Ketua Komisi II DPR Sempat Bahas Penyempurnaan Sistem Politik

Nasional
Waketum Nasdem Mengaku Dapat Respons Positif Prabowo soal Rencana Maju Pilkada Sulteng

Waketum Nasdem Mengaku Dapat Respons Positif Prabowo soal Rencana Maju Pilkada Sulteng

Nasional
Bertemu Komandan Jenderal Angkatan Darat AS, Panglima TNI Ingin Hindari Ketegangan Kawasan

Bertemu Komandan Jenderal Angkatan Darat AS, Panglima TNI Ingin Hindari Ketegangan Kawasan

Nasional
5.791 Personel Polri Dikerahkan Amankan World Water Forum Ke-10 di Bali

5.791 Personel Polri Dikerahkan Amankan World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Golkar Buka Suara soal Atalia Praratya Mundur dari Bursa Calon Walkot Bandung

Golkar Buka Suara soal Atalia Praratya Mundur dari Bursa Calon Walkot Bandung

Nasional
Komisi II DPR Ungkap Kemungkinan Kaji Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Komisi II DPR Ungkap Kemungkinan Kaji Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com