Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wiranto: Presiden Jokowi Tidak Anggap Remeh Tuntutan Massa Aksi 313

Kompas.com - 31/03/2017, 19:59 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto membantah anggapan bahwa Presiden Joko Widodo tidak peduli dengan tuntutan yang disuarakan oleh massa aksi 313.

Anggapan itu muncul setelah tuntutan perwakilan massa aksi untuk bertemu Presiden Jokowi tidak dikabulkan.

Hal tersebut diungkapkan Wiranto saat bertemu dengan sembilan perwakilan massa aksi di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Jumat (31/3/2017).

(Baca: Ketua MUI: Tidak ada Komentar Lagi soal Aksi 313)

"Dalam pertemuan tadi ada anggapan seolah-olah pemerintah tidak peduli, tidak care. Ini perlu saya jelaskan satu per satu. Bahwa presiden bukan tidak mau menerima demonstran," ujar Wiranto saat memberikan keterangan pers seusai pertemuan.

"Kalau diterima sehari-hari banyak demonstran, lalu presiden menerima langsung, maka tidak akan bisa bekerja," kata dia.

Wiranto menjelaskan, secara pribadi Presiden Joko Widodo tidak menganggap remeh tuntutan massa aksi, meski tidak menemui perwakilannya secara langsung.

Pertemuan antara perwakilan massa aksi dan Wiranto pun dilakukan atas perintah Presiden Jokowi.

Wiranto menegaskan, setelah pertemuan itu, dia akan segera melaporkan tuntutan massa aksi ke Presiden.

"Presiden menugaskan saya untuk menerima perwakilan demonstran untuk mendengarkan asprasinya. Presiden tidak menerima langsung bukan berarti beliau anggap remeh suara umat. Jadi tolong percaya saya sebagai Menkopolhukam untuk menyampaikan kepada Presiden," tutur Wiranto.

Sebelumnya, sebanyak sembilan orang perwakilan massa aksi 313 menemui Wiranto. Mereka adalah Amien Rais, Usamah Hisyam, Ustadz Sambo, Habib Alkaf, Habib Muhammad, Ustafz Edi, Ustadz Zakir Husain, Abbe Muhambar dan TB M. Shiddiq.

(Baca: Perwakilan Massa Aksi 313: Soal Pemberhentian Ahok, Wiranto Nilai Perlu Kajian Hukum)

Pertemuan yang berlangsung selama satu jam itu dilakukan secara tertutup. Awak media yang meliput hanya boleh mengabadikan momen pertemuan selama beberapa menit.

Mereka menyampaikan tiga tuntutan aksi 313 kepada Wiranto. Pertama, meminta pemerintah menghentikan upaya kriminalisasi terhadap para ulama.

Kedua, meminta Presiden Joko Widodo bertemu dengan perwakilan massa aksi.

jKetiga, meminta Presiden Joko Widodo untuk segera memberhentikan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dari jabatan Gubernur DKI Jakarta karena menjadi terdakwa kasus dugaan penodaan agama.

Kompas TV Perwakilan Pengunjuk Rasa Bertemu Menko Polhukam

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

GASPOL! Hari Ini: Hasto Kristiyanto dan Hadirnya Negara Kekuasaan

GASPOL! Hari Ini: Hasto Kristiyanto dan Hadirnya Negara Kekuasaan

Nasional
Kumpulkan 777 Komandan Satuan, KSAD: Jangan Hanya 'Copy Paste', Harus Bisa Berinovasi

Kumpulkan 777 Komandan Satuan, KSAD: Jangan Hanya "Copy Paste", Harus Bisa Berinovasi

Nasional
Bertemu Pratikno, Ketua Komisi II DPR Sempat Bahas Penyempurnaan Sistem Politik

Bertemu Pratikno, Ketua Komisi II DPR Sempat Bahas Penyempurnaan Sistem Politik

Nasional
Waketum Nasdem Mengaku Dapat Respons Positif Prabowo soal Rencana Maju Pilkada Sulteng

Waketum Nasdem Mengaku Dapat Respons Positif Prabowo soal Rencana Maju Pilkada Sulteng

Nasional
Bertemu Komandan Jenderal Angkatan Darat AS, Panglima TNI Ingin Hindari Ketegangan Kawasan

Bertemu Komandan Jenderal Angkatan Darat AS, Panglima TNI Ingin Hindari Ketegangan Kawasan

Nasional
5.791 Personel Polri Dikerahkan Amankan World Water Forum Ke-10 di Bali

5.791 Personel Polri Dikerahkan Amankan World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Golkar Buka Suara soal Atalia Praratya Mundur dari Bursa Calon Walkot Bandung

Golkar Buka Suara soal Atalia Praratya Mundur dari Bursa Calon Walkot Bandung

Nasional
Komisi II DPR Ungkap Kemungkinan Kaji Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Komisi II DPR Ungkap Kemungkinan Kaji Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
PKB-Nasdem Merapat, Koalisi Prabowo Diprediksi Makin 'Gemoy'

PKB-Nasdem Merapat, Koalisi Prabowo Diprediksi Makin "Gemoy"

Nasional
Golkar Sedang Jajaki Nama Baru untuk Gantikan Ridwan Kamil di Pilkada DKI Jakarta

Golkar Sedang Jajaki Nama Baru untuk Gantikan Ridwan Kamil di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
DPR Segera Panggil KPU untuk Evaluasi Pemilu, Termasuk Bahas Kasus Dugaan Asusila Hasyim Asy'ari

DPR Segera Panggil KPU untuk Evaluasi Pemilu, Termasuk Bahas Kasus Dugaan Asusila Hasyim Asy'ari

Nasional
Sinyal 'CLBK' PKB dengan Gerindra Kian Menguat Usai Nasdem Dukung Prabowo-Gibran

Sinyal "CLBK" PKB dengan Gerindra Kian Menguat Usai Nasdem Dukung Prabowo-Gibran

Nasional
Jadi Presiden Terpilih, Prabowo Tidak Mundur dari Menteri Pertahanan

Jadi Presiden Terpilih, Prabowo Tidak Mundur dari Menteri Pertahanan

Nasional
Polri: Hingga April 2024, 1.158 Tersangka Judi Online Berhasil Ditangkap

Polri: Hingga April 2024, 1.158 Tersangka Judi Online Berhasil Ditangkap

Nasional
Ganjar Bilang PDI-P Bakal Oposisi, Gerindra Tetap Ajak Semua Kekuatan

Ganjar Bilang PDI-P Bakal Oposisi, Gerindra Tetap Ajak Semua Kekuatan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com