Soal Aksi 313, Menhan Sebut Lebih Baik Berdiskusi Ketimbang Unjuk Rasa

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu tak mempermasalahkan unjuk rasa masyarakat untuk menyampaikan aspirasi. Unjuk rasa, kata dia, merupakan salah satu perwujudan demokrasi.

Hal ini disampaikan Ryamizard menanggapi aksi 313, yang berlangsung Jumat (31/3/2017) siang.

Massa dalam aksi ini menuntut Presiden Joko Widodo memberhentikan sementara Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dari jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta.

(Baca: Jalan Medan Merdeka Barat Ditutup, Massa Aksi 313 Berkumpul di Bundaran Patung Kuda)

"Itulah wujud demokrasi. Ya, ini kita hadapi," ujar Ryamizard saat ditemui di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat, 31 Maret 2017.

Namun, Ryamizard berpendapat bahwa masih ada cara lain dalam menyampaikan aspirasi sebagai warga negara.

Misalnya, dengan diskusi bersama antara mereka yang memiliki aspirasi dan pejabat negara yang memiliki kewenangan soal tuntutan. Apalagi, aksi dengan tuntutan serupa sudah dilakukan beberapa kali sebelumnya.

"Ya kita harus duduk bersama dulu antara pejabat juga keamanan negara, karena ini negara kita bersama, jadi ya kita ngomong lah, enggak boleh sepihak-sepihak gitu," kata Ryamizard.

(Baca: Massa Aksi 313 Dilarang Berorasi di Depan Istana Merdeka)

Aksi 313 diinisiasi organisasi massa keagaamaan. Sekretaris Jenderal Forum Umat Islam (FUI) Muhammad Al Khaththat berharap perwakilan massa aksi diterima Presiden Joko Widodo. 

"Mudah mudahan diberikan kesempatan delegasi wakil aksi untuk berdialog dengan Presiden untuk menyampaikan aspirasi umat atau rakyat," ujar Al Khaththath dalam konfrensi pers yang digelar di Aula Mesjid Baiturrahman, Jalan Dr Saharjo, Jakarta Selatan, Kamis (30/3/2017).