Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Perludem Dua Kali Diusir dari Rapat Pansus RUU Pemilu

Kompas.com - 31/03/2017, 14:16 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mengeluhkan rapat Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Pemilu yang kerap berlangsung tertutup untuk publik.

Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini mengatakan, Perludem sudah beberapa kali mencoba untuk mengikuti rapat di DPR.

Namun, ia justru diusir karena rapat yang bersifat tertutup untuk umum.

"Dua kali diusir. Kami sudah di dalam (ruangan) ternyata terutup, ya disuruh keluar," kata Titi kepada Kompas.com, Jumat (31/3/2017).

Titi mengatakan, tak ada alasan yang jelas mengapa rapat berlangsung tertutup. 

Ia mengaku sempat menanyakan kepada anggota Pansus yang ada di ruangan, namun mereka juga tidak bisa memberikan alasan yang substansial.

"Ya tertutup saja, enggak ada alasan. Karena pimpinan memerintahkan untuk tertutup," ucap Titi.

(Baca: Pansus RUU Pemilu Kerucutkan Lima Isu Krusial)

Titi menyadari pihak Pansus RUU Pemilu DPR berhak untuk menyatakan rapat terbuka atau tertutup untuk umum.

Namun, menurut dia, idealnya rapat diselenggarakan terbuka. Sebab, RUU Pemilu yang dirumuskan oleh DPR bersama pemerintah menyangkut kepentingan publik untuk memilih pemimpinnya.

"Oleh karena itu, kami merasa lebih banyak manfaatnya bagi publik jika bisa melihat perdebatan RUU pemilu secara langsung. Kami ingin terbuka bukan untuk mengganggu prosesnya atau menimbulkan kegaduhan," ujar Titi.

Titi mengakui, tidak semua rapat RUU Pemilu berlangsung tertutup. Ada kalanya rapat berlangsung terbuka untuk umum. .

"Kami gunakan perbandingan rapat RUU KUHP, hanya sekali dilakukan tertutup. RUU KUHP di hotel sekalipun, rapatnya terbuka. Ada perlakuan berbeda RUU KUHP dan RUU pemilu. Padahal RUU ini sama pentingnya bagi masyarakat," kata Titi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Nasional
Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Nasional
MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com