Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

BNN: Malaysia dan Singapura Titik Transit Suplai Narkotika ke Indonesia

Kompas.com - 31/03/2017, 11:01 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Budi Waseso mengatakan, ada 11 negara yang menyuplai narkotika ke Indonesia.

Sebelum bermuara di Indonesia, narkotika tersebut transit terlebih dahulu di Singapura dan Malaysia.

"Semua muara akhirnya di Indonesia, mereka melalui dua negara subtransit, yaitu Malaysia dan Singapura," kata Budi, dalam sebuah diskusi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (31/3/2017).

Budi mengungkapkan, hingga saat ini, Indonesia belum bisa bekerja sama dengan dua negara tersebut untuk mengungkap jaringan besar narkotika.

Salah satunya karena terbentur aturan di masing-masing negara. Misalnya, aturan mengenai penindakan hukum yang tak bisa dilakukan jika tidak dilakukan di negara tersebut.

"Tapi permasalahannya itu masuk ke daratan Indonesia," ujar mantan Kabareskrim Polri itu.

Di sisi lain, Budi mencontohkan, Australia sempat melayangkan protes saat wilayahnya kemasukan 7 kilogram narkotika dari Indonesia.

Sedangkan yang masuk ke Indonesia mencapai berton-ton. Indonesia yang terdiri dari banyak pulau, lemah secara geografis untuk menekan masuknya narkotika.

Dengan banyaknya "pelabuhan tikus" di sejumlah titik, narkotika dapat masuk dari berbagai penjuru. Padahal, ada 72 jaringan aktif narkotika yang termonitor.

Barang yang didistribusikan disembunyikan sehingga BNN juga tidak mengetahui di mana barang tersebut sebelum ada yang memesan.

Setelah dipesan, baru bisa ditelisik dan disita.

Budi mengatakan, jika operasi penindakan narkotika semakin giat dilakukan, maka narkotika yang ditemukan akan semakin banyak. 

Ia mengingatkan, memberantas peredaran narkotika merupakan tugas seluruh kementerian/ lembaga dan masyarakat Indonesia.

"Presiden menyatakan Indonesia darurat narkoba tapi belum semua kementerian/lembaga berbuat untuk itu. Tidak bisa serahkan saja pada BNN dan Polri, selesai. Mana mungkin dengan kondisi demikian," kata Budi.

Kompas TV Ada Apa dengan Artis dan Narkoba?
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Polri: Hingga April 2024, 1.158 Tersangka Judi Online Berhasil Ditangkap

Polri: Hingga April 2024, 1.158 Tersangka Judi Online Berhasil Ditangkap

Nasional
Ganjar Bilang PDI-P Bakal Oposisi, Gerindra Tetap Ajak Semua Kekuatan

Ganjar Bilang PDI-P Bakal Oposisi, Gerindra Tetap Ajak Semua Kekuatan

Nasional
Nasdem Resmi Dukung Prabowo-Gibran, Elite PKS dan PKB Bertemu

Nasdem Resmi Dukung Prabowo-Gibran, Elite PKS dan PKB Bertemu

Nasional
Ahmad Ali Akui Temui Prabowo untuk Cari Dukungan Maju Pilkada Sulteng

Ahmad Ali Akui Temui Prabowo untuk Cari Dukungan Maju Pilkada Sulteng

Nasional
PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

Nasional
Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Nasional
Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Nasional
Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com