Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Hasil Kajian Kementerian ESDM di Kawasan Semen Rembang

Kompas.com - 30/03/2017, 21:37 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menyelesaikan kajian di kawasan pembangunan pabrik PT Semen Indonesia di Cekungan Air Tanah (CAT) Watuputih, Rembang, Jawa Tengah.

Hasilnya, tidak ditemukan adanya aliran air sungai bawah tanah di kawasan itu.

Penelitian dilakukan pada 15-24 Februari 2017, dan telah diklarifikasi kembali pada 8 dan 9 Maret 2017.

Hasil kajian ini sudah dikirimkan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui surat per 24 Maret 2017.

"Isi suratnya betul. Itu kan berdasarkan pandangan kami yang harus diuji kembali," kata Menteri ESDM Ignatius Jonan, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (30/3/2017).

(Baca: Jokowi Diminta Bersikap soal Izin Baru Pabrik Semen di Rembang)

Sebelumnya, para petani di Pegunungan Kendeng, Rembang, memprotes pembangunan dan izin operasi PT Semen Indonesia karena bisa menggangu aliran air tanah.

Mereka melakukan protes dengan menyemen kaki di depan Istana Merdeka, Jakarta.

Namun, berdasarkan surat yang dikeluarkan oleh Kementerian ESDM dengan nomor 2537/42/MEM-S/2017, memperlihatkan bahwa di kawasan pertambangan tersebut tidak terindikasi adanya aliran air tanah.

Berdasarkan fakta yang dihimpun di lapangan, hanya terdapat gua kering tanpa aliran sungai bawah tanah dan tidak dijumpai sumber mata air.

Meski demikian, Jonan menyebutkan, keputusan akhir berada di tangan KLHK. Sebab, kementerian tersebut yang menjadi ujung tombak perizinan pabrik semen Rembang.

(Baca: Peresmian Pabrik Semen di Rembang Tunggu Kajian Lingkungan Hidup)

"Kami kirim surat ke Menteri LHK, kalau mau uji lingkungan biar Menteri LHK yang ambil leadership ini. Kita dukung," ujar Jonan.

Sementara, Menteri LHK Siti Nurbaya mengaku telah menerima surat dari Kementerian ESDM.

Siti mengakui, surat itu akan memengaruhi Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang dilakukan kementeriannya.

Namun, hasil kajian Kementerian ESDM itu tidak menjadi satu-satunya acuan yang dipertimbangkan.

"Kan kriterianya banyak bukan itu saja. Saya tidak berpihak ke sana, ke sini. Kita pemerintah netral, lihat saja aturannya," ujar Siti.

Kompas TV Dua jam lebih perjalanan dari kota Rembang, Aiman pun menemukan fakta baru
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Gibran Dampingi Prabowo ke Bukber Golkar, Absen Saat Acara PAN dan Demokrat

Gibran Dampingi Prabowo ke Bukber Golkar, Absen Saat Acara PAN dan Demokrat

Nasional
Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Nasional
Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Nasional
Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

Nasional
Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Nasional
Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Nasional
Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Nasional
Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com