Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bertemu Presiden Jokowi, KPPU Lapor soal Kartel Daging Sapi

Kompas.com - 30/03/2017, 18:30 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pengawas dan Persaingan Usaha (KPPU) melaporkan adanya kartel daging sapi kepada Presiden Joko Widodo, di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (30/3/2017).

"Kami sampaikan kepada Presiden, dugaan kami harga daging sapi mencapai Rp 140 ribu hingga Rp 150 ribu per kilogram yang beberapa waktu lalu itu disebabkan oleh kartel," ujar Ketua KPPU Syarkawi Rauf, setelah bertemu Presiden.

Rauf mengatakan, Presiden meminta KPPU memberantas kartel daging sapi di Indonesia.

Selama dua tahun terakhir, lanjut Rauf, perkara-perkara yang diurus KPPU sebagian besar soal dugaan aksi kartel dalam mempermainkan harga suatu komoditas pangan, salah satunya daging sapi.

Selain daging sapi, KPPU juga terus memantau fluktuasi harga daging unggas. KPPU juga menduga ada dugaan kartel pada komoditas itu.

"Makanya kami akan kerja sama dengan Kementerian Perdagangan untuk mendorong kemitraan di unggas. Ini untuk mengatasi harga daging unggas yang harganya rendah di tingkat peternak tapi tinggi di pasaran," ujar Rauf.

Aksi kartel itu, lanjut dia, berimbas pada matinya aktivitas para peternak kecil.

Ke depan, KPPU akan membantu kemitraan antara para peternak kecil dengan peternak besar agar usaha kecil rakyat bisa terus berlanjut.

"Dengan bermitra bersama, mereka bisa hidup bersama, bukan malahan menjadi kemitraan yang ekspolitatif," ujar Rauf.

Kompas TV Kementerian Keuangan menandatangi perjanjian kerja sama dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha untuk menekan harga daging di pasar. Dalam pemantauan pemerintah, harga daging sapi saat ini sangat kental praktik kartel. Soalnya, selain produksi lokal, pasokan daging sapi Indonesia juga masih diisi oleh daging impor. Akan tetapi, meski impor sapi dan produk dagingnya meningkat hingga belasan kali lipat, tapi harga terus bertahan tinggi. Hal ini mempertegas adanya praktik kartel di pasar daging. Untuk itu, pemerintah bersama KPPU menyiapkan denda hingga Rp 25 miliar untuk memberikan efek jera.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Bertemu Pratikno, Ketua Komisi II DPR Sempat Bahas Penyempurnaan Sistem Politik

Bertemu Pratikno, Ketua Komisi II DPR Sempat Bahas Penyempurnaan Sistem Politik

Nasional
Waketum Nasdem Mengaku Dapat Respons Positif Prabowo soal Rencana Maju Pilkada Sulteng

Waketum Nasdem Mengaku Dapat Respons Positif Prabowo soal Rencana Maju Pilkada Sulteng

Nasional
Bertemu Komandan Jenderal Angkatan Darat AS, Panglima TNI Ingin Hindari Ketegangan Kawasan

Bertemu Komandan Jenderal Angkatan Darat AS, Panglima TNI Ingin Hindari Ketegangan Kawasan

Nasional
5.791 Personel Polri Dikerahkan Amankan World Water Forum Ke-10 di Bali

5.791 Personel Polri Dikerahkan Amankan World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Golkar Buka Suara soal Atalia Praratya Mundur dari Bursa Calon Walkot Bandung

Golkar Buka Suara soal Atalia Praratya Mundur dari Bursa Calon Walkot Bandung

Nasional
Komisi II DPR Ungkap Kemungkinan Kaji Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Komisi II DPR Ungkap Kemungkinan Kaji Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
PKB-Nasdem Merapat, Koalisi Prabowo Diprediksi Makin 'Gemoy'

PKB-Nasdem Merapat, Koalisi Prabowo Diprediksi Makin "Gemoy"

Nasional
Golkar Sedang Jajaki Nama Baru untuk Gantikan Ridwan Kamil di Pilkada DKI Jakarta

Golkar Sedang Jajaki Nama Baru untuk Gantikan Ridwan Kamil di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
DPR Segera Panggil KPU untuk Evaluasi Pemilu, Termasuk Bahas Kasus Dugaan Asusila Hasyim Asy'ari

DPR Segera Panggil KPU untuk Evaluasi Pemilu, Termasuk Bahas Kasus Dugaan Asusila Hasyim Asy'ari

Nasional
Sinyal 'CLBK' PKB dengan Gerindra Kian Menguat Usai Nasdem Dukung Prabowo-Gibran

Sinyal "CLBK" PKB dengan Gerindra Kian Menguat Usai Nasdem Dukung Prabowo-Gibran

Nasional
Jadi Presiden Terpilih, Prabowo Tidak Mundur dari Menteri Pertahanan

Jadi Presiden Terpilih, Prabowo Tidak Mundur dari Menteri Pertahanan

Nasional
Polri: Hingga April 2024, 1.158 Tersangka Judi Online Berhasil Ditangkap

Polri: Hingga April 2024, 1.158 Tersangka Judi Online Berhasil Ditangkap

Nasional
Ganjar Bilang PDI-P Bakal Oposisi, Gerindra Tetap Ajak Semua Kekuatan

Ganjar Bilang PDI-P Bakal Oposisi, Gerindra Tetap Ajak Semua Kekuatan

Nasional
Nasdem Resmi Dukung Prabowo-Gibran, Elite PKS dan PKB Bertemu

Nasdem Resmi Dukung Prabowo-Gibran, Elite PKS dan PKB Bertemu

Nasional
Ahmad Ali Akui Temui Prabowo untuk Cari Dukungan Maju Pilkada Sulteng

Ahmad Ali Akui Temui Prabowo untuk Cari Dukungan Maju Pilkada Sulteng

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com